Ical Bakal Pimpin Rapat Pleno Fraksi Golkar Siang ini

Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Senin, 24 Agu 2015 07:37 WIB
Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie rencananya bakal memimpin langsung rapat pleno Fraksi Partai Golkar dengan tiga agenda penting.
Petugas membersihkan logo DPR RI di ruang pimpinan, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Rencana pembangunan gedung DPR mencuatkan kembali kontroversi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie rencananya bakal memimpin langsung rapat pleno Fraksi Partai Golkar siang ini di DPR. Dalam kesempatan nanti, setidaknya ada tiga agenda penting yang akan dibahas.

Agenda pertama adalah pengarahan dari Ical -panggilan akrab Aburizal- mengenai fungsi anggaran yang diemban para wakil rakyat. Agenda kedua, Ical juga akan berbicara mengenai fungsi legislasi para anggota partai beringin di DPR dan agenda yang terakhir sesuai jadwal adalah membahas fungsi pengawasan dan perkembangan persoalan aktual bangsa yang menurut Golkar semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Saat ini DPR memang sedang menjadi buah bibir lantaran performa kinerja yang rendah. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menyebutkan saat ini DPR belum bisa memperlihatkan hasil kinerjanya dari empat kali masa sidang yang sudah berlangsung. DPR periode 2014-2019, tambahnya, bisa dinilai minim pencapaian dari segi program legislasi nasional (Prolegnas. Padahal para wakil rakyat ini sebelumnya sudah menetapkan prioritasnya sendiri. (Simak Fokus: Kontroversi Megaproyek DPR)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mencatat dari 37 rancangan undang-undang (RUU) prolegnas yang sudah ditetapkan untuk diprioritskan tahun 2015, baru dua yang disahkan," kata Lucius di Kantor Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, pekan lalu.

Lucius mengatakan dua undang-undang tersebut adalah UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang disebut bukan sebagai produk murni anggota dewan karena hanya menerima bahan dari pemerintah.

Ia juga menilai dengan capaian rendah yang diperlihatkan, DPR terlihat konyol ketika meminta fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Perlu dibuktikan terlebih dahulu agar 37 RUU yang masuk prolegnas yang diprioritaskan dapat segera diselesaikan. (Baca juga: Pembangunan Gedung DPR Buat Rakyat 'Naik Darah')

Berdasarkan penelusuran, kedua undang-undang tersebut baru ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Maret lalu. Sementara masa sidang anggota DPR untuk tahun ini tinggal menyisakan empat bulan lagi. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER