Bandung, CNN Indonesia -- Penolakan terhadap penggenangan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, makin menguat menyusul adanya rencana pemerintah yang akan menggenangkan pada akhir bulan ini. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jatigede menolak keras rencana penggenangan dengan berbagai alasan. (Baca:
Pemerintah Optimistis Mampu Genangi Jatigede 31 Agustus)
Penolakan tersebut mencuat dalam diskusi yang diikuti oleh Ketua Umum Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Mubiar Purwasasmita, Selasa (25/8). Mubiar menilai terlalu banyak risiko yang bakal muncul bila Waduk Jatigede jadi digenangi. Salah satunya adalah letak waduk yang berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa.
“Proyek ini berdiri di lahan sensitif,” ujar Mubiar. “Waduk Jatigede dibangun di atas Sungai Cimanuk yang sedang sakit,” lanjut dia. Menurut Mubiar sebaiknya saat ini yang perlu untuk difokuskan yaitu memperbaiki hutannya terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain masalah lingkungan, menurut DPKLTS banyak masalah sosial yang perlu diperhatikan. “Antara lain masalah ganti rugi, relokasi, dan pemberkasan warga,” kata Mubiar. (Baca:
'Pak Jokowi Saya Tunggu Bapak di Jatigede')
Mubiar menyatakan hingga saat ini relokasi dan ganti rugi warga yang tinggal di wilayah yang nantinya bakal digenangi masih belum sesuai dengan harapan.
Oleh karena itu DPKLTS menyatakan menolak keras penggenangan Waduk Jatigede sebelum persoalan warga terselesaikan.
Warga juga meminta pemerintah untuk mengadakan hutan pengganti dan pemerintah menjamin keamanan waduk. (Baca:
Puluhan Situs Sejarah Sumedang Siap Ditenggelamkan Jatigede)
Sejak berpuluh-puluh tahun lalu rencana pembangunan Waduk Jatigede menuai pertentangan. Salah satunya yaitu karena keberadaannya yang berada di wilayah rawan gempa bumi yakni patahan Sumedang-Majalengka atau dikenal dengan patahan Baribis.
(obs)