Pemerintah Masih Kaji Usulan Remisi Tokoh OPM Filep Karma

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah memproses usulan remisi narapidana politik asal Papua, Filep Karma. Alhasil, Surat Keputusan remisi untuk Filep belum dapat diterbitkan.

"Remisi umum dan remisi dasawarsa untuk Filep Karma masih diproses," kata Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Akbar Hadiprabowo ketika dikonfirmasi CNN Indonesia.

Remisi umum diberikan kepada para narapidana untuk hari besar tertentu, salah satunya Hari Kemerdekaaan RI. Penerima remisi ditentukan melalui syarat tertentu.

Sementara Remisi dasawarsa diberikan pada 17 Agustus 2015 lalu kepada 118 ribu terpidana baik kasus korupsi dan kasus pidana khusus serta umum saat hari kemerdekaan Indonesia. Remisi ini merupakan bonus tambahan keringanan dari pemerintah yang diberikan saban tahunnya sejak tahun 1955 dalam satu dekade. Tahun 2015 merupakan remisi dasawarsa ke-10.

Pilihan Redaksi Menkumham Masih Kaji Opsi Amnesti Filep Karma Komnas HAM: Pembebasan Filep Karma Penting demi Benahi Papua Luhut Berikan Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi Filep Karma Panglima TNI, Kepala BIN, DPR Bahas Amnesti Tapol Papua Jokowi Pertimbangkan Beri Grasi 36 Tapol Papua

Untuk remisi dasawarsa kategori pertama diberikan kepada 76.979 para napi dengan pidana berat yang mendapatkan remisi selama tiga bulan. Kategori sedang diberikan kepada 9.391 orang yang mendapatkan remisi selama 60 hari. Sementara itu, untuk kategori ringan yakni napi dengan pidana selama satu hingga dua tahun berjumlah 17.818. Mereka akan mendapatkan remisi selama 30 hari.

"Filep Karma kalau dapat remisi bisa langsung bebas," kata Akbar. Namun, Akbar belum dapat memastikan kapan Surat Keputusan remisi tersebut akan diterbitkan pihak kementerian.

Berita bebasnya Filep akhir pekan lalu diberitakan salah satu media besar Australia, Sydney Morning Herald. Dalam artikel tersebut, Filep disebut sebagai pemimpin gerakan perjuangan masyarakat Papua untuk meraih kemerdekaan.

Artikel tersebut juga memuat pernyataan Filep yang enggan menghirup udara bebas sebelum mendapatkan jaminan tak akan mendapat ancaman kekerasan dan diintai agen intelijen.

Filep dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004. (pit)