Ekonom Indef: PHK Buruh Harus Jadi Opsi Terakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan buruh turun ke jalanan ibu kota hari ini, September (1/9), untuk berdemonstrasi. Pemecatan atau pemutusan hubungan kerja yang meningkat seiring melemahnya ekonomi dunia menjadi salah satu kekhawatiran mereka.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam salah satu tuntutannya misalnya menolak ancaman PHK akibat melemahnya nilai Rupiah dan perlambatan ekonomi. KSPI juga menuntut perlunya insentif bagi pekerja yang terancam PHK.

Pilihan Redaksi Menteri Hanif: Sudah 26 Ribu Pekerja Di-PHK Ahok Pusatkan Demo Buruh di Monas LMND Bergabung di Demo Besar Buruh Hari Ini Demo Buruh di Jakarta, Mesti Lewat Mana?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyatakan PHK buruh seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil perusahaan, sebab masih ada alternatif lain yang patut ditempuh sebagai solusi di tengah krisis.

“Mengurangi tenaga kerja itu pilihan terakhir. Tentu ini kondisi yang tidak mengenakkan bagi tenaga kerja," kata Enny kepada CNN Indonesia, Selasa (1/9).

Bagi Enny, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini tidak bisa dilihat secara parsial karena persoalannya memang kompleks.

Menurut Enny, pemerintah tak cukup hanya mengimbau pelaku usaha untuk tidak mem-PHK para karyawannya. Perlu juga diberikan insentif atau stimulus kepada pengusaha agar sektor riil bisa berjalan kembali.

Jika usaha berjalan lancar, maka para pengusaha tidak perlu melakukan PHK. Apalagi saat ini dunia usaha merasa tidak sanggup memberi pesangon kepada buruh, sementara pesangon merupakan hak buruh.

Untuk menekan angka PHK, ujar Enny, kredit usaha rakyat harus segera direalisasikan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa segera produksi kembali.

Sementara salah satu faktor yang membuat pelaku usaha berhenti memproduksi ialah daya beli masyarakat yang rendah, baik di tinggat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, menurut Enny, pemerintah juga perlu memfasilitasi kredit ekspor yang dibarengi dengan pengawasan ketat.

“Kalau skema kredit programnya diperbaiki, baik mekanisme maupun transparansinya, tentu ini akan menjadi exit policy untuk mencegah keterlambatan ekonomi dan potensi PHK massal,” kata Enny. (agk)