Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera meminta perusahaan-perusahaan untuk menghindari pemecatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya meski situasi ekonomi sedang melambat. (Baca
Menteri Hanif: Sudah 26 Ribu Pekerja di-PHK)
Untuk mencegah banyaknya PHK, PKS pun meminta pemerintah berperan aktif. “Perusahaan kan punya daya tahan sendiri. Begitu daya tahan itu jebol, mau-tak mau mereka harus mem-PHK pekerja. Tugas pemerintah adalah meningkatkan daya tahan perusahaan-perusahaan sehingga PHK tak terjadi,” kata Presiden PKS Sohibul Iman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Caranya, ujar anggota DPR itu, dalam jangka pendek pemerintah bisa berinovasi dengan memberi beragam insentif kepada perusahaan, misalnya insentif fiskal berupa pengurangan dan kemudahan pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bisa insentif apa saja. Yang penting perusahaan punya daya tahan agar pegawainya tidak di-PHK. Model-model insentif itu sudah ada dalam pilihan kebijakan, tinggal pemerintah mau atau tidak melaksanakannya,” kata Sohibul.
Hal serupa sebelumnya dikatakan Ekonom
Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati. Menurutnya, PHK buruh harus menjadi opsi terakhir yang diambil perusahaan selama masih ada alternatif lain sebagai solusi di tengah krisis.
Ia sepakat insentif atau stimulus perlu diberikan kepada pengusaha agar agar sektor riil bisa berjalan kembali, misalnya dengan merealisasikan kredit usaha rakyat dan memfasilitasi kredit ekspor yang dibarengi dengan pengawasan ketat.
“Kalau skema kredit programnya diperbaiki, baik mekanisme maupun transparansinya, ini akan menjadi
exit policy untuk mencegah keterlambatan ekonomi dan potensi PHK massal,” kata Enny.
Salah satu kekhawatiran ribuan buruh dalam aksi demonstrasi mereka hari ini ialah meningkatnya PHK akibat melemahnya nilai Rupiah dan perlambatan ekonomi. (Baca selengkapnya:
10 Tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja dalam Demo Buruh)
[Gambas:Video CNN] (agk)