PDIP: Pimpinan DPR Harus Tunjukan Harga Diri Bangsa
Aulia Bintang Pratama & Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Rabu, 16 Sep 2015 07:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang muncul dalam acara kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump masih berbuntut panjang.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, jabatan sebagai anggota DPR bukan hanya melekatkan mereka terhadap tanggung jawab sebagai wakil rakyat tetapi juga harus tercermin dari sikap sebagai orang yang terhormat.
Hasto menilai tindakan Setya dan Fadli kurang elok bagi pimpinan lembaga negara. "Jabatan pimpinan lembaga tinggi negara melekat untuk menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya," ujar Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (15/9).
Hal itu disebabkan setiap tindakan dan ucapan yang keluar dari mulut keduanya akan dianggap sebagai tindakan dan ucapan dari pimpinan lembaga tinggi negara. "Jadi ada harga diri bangsa dan martabat bangsa yang harus ditampilkan," ujarnya.
Terkait rencana Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk memanggil Setya dan Fadli, Hasto mengungkapkan dirinya tidak bisa turut campur lantaran memang itu mekanisme yang ada di DPR RI. Namun tindakan Setya dan Fadli memang harus menjadi pelajaran bagi keduanya.
Sebelumnya Setya Novanto menanggapi opini dan rumor yang berkembang di media dan masyarakat. Menurut Setya agenda yang diikuti rombongan delegasi DPR adalah agenda sidang “The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union" (IPU) di New York, Amerika Serikat. Pertemuan dengan Donald Trump dilakukannya tanpa direncanakan dan disaat agenda acara IPU sedang istirahat.
"Setelah agenda tersebut, saya bertemu dengan Donald Trump, figur yang saya kenal sejak lama. Pertemuan tersebut, memang, di luar agenda. Karena itu, pertemuan itu lebih bersifat spontan," kata Setya dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (14/9).
Bermuatan Politis
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo mengatakan, ada muatan politis dalam pelaporan Fadli Zon ke Majelis Kehormatan Dewan terkait pertemuan dengan Trump. Dia melihat pihak yang melapor juga memiliki permasalahan dan terkesan mengalihkan isu.
"Pelaporan ke MKD jelas bermuatan politis. Pelaporan tersebut dilakukan hanya untuk mengalihkan isu yang saat ini terjadi di Indonesia," ujar Aryo kepada CNN Indonesia, Selasa (15/9).
Putra dari Hashim Djojohadikusumo tersebut menyatakan pengalihan isu yang dimaksud adalah soal kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS.
Ia mengaku pemanggilan kader partainya dimanfaatkan oleh oleh pihak tertentu agar permasalahan tersebut tidak menjadi sorotan.
Aryo menjelaskan pelaporan terhadap Fadli Zon dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan kunjungan kerja ke AS dilakukan oleh beberapa anggota pemenang pemilu yang berada di parlemen. Meski tidak secara gamblang menjelaskan, Aryo menilai pihak tersebut harus mengoreksi tindakan sebelum melakukan penilaian terhadap pihak lain.
"Mereka sebenarnya memiliki permasalahan etika juga. Kita ketahui bersama ada anggota dewan yang masih menerima gaji meski sudah menduduki posisi lain di parlemen," ujarnya. (rdk)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, jabatan sebagai anggota DPR bukan hanya melekatkan mereka terhadap tanggung jawab sebagai wakil rakyat tetapi juga harus tercermin dari sikap sebagai orang yang terhormat.
Hasto menilai tindakan Setya dan Fadli kurang elok bagi pimpinan lembaga negara. "Jabatan pimpinan lembaga tinggi negara melekat untuk menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya," ujar Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah agenda tersebut, saya bertemu dengan Donald Trump, figur yang saya kenal sejak lama. Pertemuan tersebut, memang, di luar agenda. Karena itu, pertemuan itu lebih bersifat spontan," kata Setya dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (14/9).
Bermuatan Politis
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo mengatakan, ada muatan politis dalam pelaporan Fadli Zon ke Majelis Kehormatan Dewan terkait pertemuan dengan Trump. Dia melihat pihak yang melapor juga memiliki permasalahan dan terkesan mengalihkan isu.
"Pelaporan ke MKD jelas bermuatan politis. Pelaporan tersebut dilakukan hanya untuk mengalihkan isu yang saat ini terjadi di Indonesia," ujar Aryo kepada CNN Indonesia, Selasa (15/9).
Putra dari Hashim Djojohadikusumo tersebut menyatakan pengalihan isu yang dimaksud adalah soal kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS.
Ia mengaku pemanggilan kader partainya dimanfaatkan oleh oleh pihak tertentu agar permasalahan tersebut tidak menjadi sorotan.
Aryo menjelaskan pelaporan terhadap Fadli Zon dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan kunjungan kerja ke AS dilakukan oleh beberapa anggota pemenang pemilu yang berada di parlemen. Meski tidak secara gamblang menjelaskan, Aryo menilai pihak tersebut harus mengoreksi tindakan sebelum melakukan penilaian terhadap pihak lain.
"Mereka sebenarnya memiliki permasalahan etika juga. Kita ketahui bersama ada anggota dewan yang masih menerima gaji meski sudah menduduki posisi lain di parlemen," ujarnya. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK