Soal Trump, Klarifikasi MKD ke Setjen DPR Dibawa ke Pleno

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat menyebutkan hasil klarifikasi dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR akan ditindaklanjuti dalam rapat pleno anggota.

Surahman menjelaskan, klarifikasi yang telah dilakukan adalah terkait penjelasan agenda dan penggunaan anggaran rombongan selama di Amerika Serikat.

"Terkait acara di sana, tidak ada yang di luar program dan tidak ada yang di luar dukungan pendanaan yang istilahnya KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) yang sudah disiapkan," kata Surahman di Gedung DPR, Kamis (17/9).

Ketua Dewan Syariah PKS itu menyatakan Setjen yang langsung diwakili Winantuningtiyastiti, telah mengonfirmasi dokumen-dokumen yang telah diberikan. Namun Surahman enggan menyebut jumlah anggaran yang disampaikan pihak Setjen. "Angkanya tidak menyebut, tapi sudah sesuai aturan," katanya.

Pilihan Redaksi Aryo Djojohadikusumo: Prabowo Tak Marah dengan Fadli Zon MKD Sebut Biaya Perjalanan Rombongan DPR Capai Rp 2,5 Miliar Ketua MKD Datangi Sekjen DPR Antar Tim Penyelidikan Sekjen DPR Tegaskan Biaya Rombongan DPR ke AS Sesuai Standar

Surahman menerangkan, hasil dari klarifikasi menyebutkan agenda yang diikuti telah sesuai. Terdapat dua agenda yang diikuti rombongan delegasi, Inter Parliamentary Union (IPU) dan kunjungan muhibah yang masing-masing memiliki anggaran tersendiri.

Terkait waktu perpanjangan dan masa senjang di luar agenda resmi, Surahman menjelaskan hal itu karena agenda berlangsung di Amerika Serikat. Sehingga tidak memungkinkan untuk rombongan delegasi kembali terlebih dahulu ke Jakarta.

Dalam masa senjang itu, digunakan untuk kunjungan kesuatu tempat, termasuk niatan menghadiri undangan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sementara anggaran yang digunakan saat masa senjang disebut tidak menggunakan anggaran negara.

Bahkan menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima, sebagian anggota menggunakan biaya sendiri dan menombok.

"Intinya tidak ada uang negara yang digunakan tidak pada tempatnya. Nanti kita liat data-data tertulisnya. Keterangan lisannya seperti itu," kata Surahman.

Sebelumnya, Ketua MKD DPR RI Surahman Hidayat mendatangi Sekretariat Jenderal DPR untuk mengantar tim penyelidikan yang terdiri dari tenaga ahli dan pihak sekretariat. Namun tak tampak pimpinan lain yang ikut bersamanya.

"Pimpinan enggak, saya saja mengantarkan ini sekretariat dan TA, perlu ada mukadimahnya. Ini kami kirim tim supporting system untuk penyelidikan," kata Surahman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9). (rdk)