Ucapan Menlu soal Kelompok Penyandera WNI Dianggap Provokatif

Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Jumat, 18 Sep 2015 12:39 WIB
Pegiat HAM Papua Itu Kita, Zely Ariani, meminta pemerintah berhati-hati mengaitkan kelompok penyandera dengan Organisasi Papua Merdeka atau gerakan HAM.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/4). (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pegiat hak asasi manusia (HAM) Papua Itu Kita, Zely Ariane, mempertanyakan ucapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa penyandera Warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan Papua berafiliasi dengan kelompok pengkritik HAM.

Zely menilai pernyataan tersebut provokatif dan menyudutkan aktivis pegiat HAM Papua. (Lihat Juga FOKUS Dua Warga Tersandera di Perbatasan Papua)

"Ada ketakutan kriminalisasi ke aktivis HAM Papua. Mengapa arahnya ke pegiat HAM Papua," kata Zely saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (18/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seharusnya, kata Zely, pemerintah berhenti mengeluarkan komentar provokatif seperti itu. Pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik terkait Papua.

"Belum lagi pernyataan soal keterlibatan pemimpin OPM Jeffrey Pagawak. Kapolda saja enggak bicara begitu," katanya.

Dugaan keterlibatan Jeffrey sebelumnya dikemukakan oleh Tentara Nasional Indonesia, namun yang bersangkutan membantah menculik dua WNI. Jeffrey bahkan langsung menghubungi Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw dan menyatakan bersedia membantu mencari dua WNI yang disandera. (Lihat Juga: Jeffrey OPM Hubungi Kapolda Papua, Bantah Sandera WNI)

Zely mempertanyakan alasan pemerintah yang selalu menyalahkan OPM tanpa dasar jelas. Padahal, kata Zely, ada banyak kemungkinan motif di balik penyanderaan ini, seperti jaringan penebang liar pohon.

"Mengapa tidak diklarifikasi dulu apakah itu kriminal biasa atau bukan? Apalagi lokasinya penebangan kayu. Di Papua sebelumnya ada kasus penebangan liar pohon. Jadi harus hati-hati sekali saat mengeluarkan pernyataan," kata Zely.

Senada dengan Zely, Koordinator jaringan monitoring HAM di Pegunungan Tengah Papua, Pater Jhon Donga, meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang keliru.

"Bagi kami pernyataan (Menlu) ini tidak pas, tidak cocok dan tidak benar. Saya tidak menemukan indikasi atau tanda-tanda kalau kelompok penyandera berafiliasi dengan jaringan yang menyuarakan HAM," kata Pater saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat .

Lebih jauh, Pater mengatakan Kamis pekan lalu telah menemui Komandan OPM Perbatasan Papua, Lambert Pekikir, dan menanyakan perihal penyanderaan tersebut. Namun Lambert membantah penyandera berasal dari kelompok OPM yang sama dengannya.

"Jadi, ternyata dia tidak tahu. Ini ada kelompok lain yang juga kelompok pejuang Papua merdeka. Namun di bawah pimpinan siapa, saya tidak tahu," kata Pater.

Saat ini dua sandera telah berhasil dibebaskan tentara Papua Nugini dan sedang dalam perjalanan dari kantor Konsulat Jenderal RI di Papua Nugini menuju perbatasan di Skofro, Kabupaten Keerom, Papua.

Di perbatasan Papua, kedua WNI akan diserahkan ke Pangdam Cenderawasih untuk kemudian dibawa ke Pemda Jayapura. Keduanya akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara, Jayapura, dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga.

Ladiri Sudirman dan Badar, kedua WNI itu. diserang di Keerom, Papua, saat sedang bekerja mengolah kayu bersama rekan-rekannya. Mereka lantas dibawa menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini. (utd)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER