Demokrat Yakin Semua Fraksi Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Erma Suryani, menyatakan partainya akan menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan saat pembahasan pandangan fraksi-fraksi di Banggar.

"Mekanismenya di Banggar itu minta pandangan fraksi, dan Fraksi Demokrat menyatakan menolak kenaikan tunjangan Dewan," kata Erma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Pilihan Redaksi PDIP Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Karena Kondisi Ekonomi FITRA Desak Menkeu Patuhi Perintah Jokowi soal Tunjangan DPR Fraksi PAN: Tak Tepat Sekarang Bahas Kenaikan Tunjangan DPR NasDem Akan Kembalikan Selisih Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Erma yakin meski tunjangan DPR sudah disetujui Kementerian Keuangan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, namun saat dibahas di Banggar akan ada sikap seragam dari fraksi-fraksi untuk menolak kenaikan tunjangan.

"Saya yakin pembahasan di Banggar enggak akan keras-keras amat. Banyak fraksi juga berpendapat sama," ujar Erma. (Baca juga: Banggar Sebut Setjen Inisiator Kenaikan Tunjungan Dewan)

Anggota Komisi III itu juga yakin semua fraksi memahami kondisi ekonomi RI saat ini, sehingga kenaikan tunjangan anggota Dewan belum diperlukan. Erma yakin fraksi lain akan mengikuti sikap Demokrat yang menolak kenaikan tunjangan DPR.

Simak Fokus: Naiknya Tunjangan Wakil Rakyat

Hal senada diutarakan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dia mengatakan akan mengembalikan kenaikan tunjangan anggota Dewan jika nantinya menerima duit tambahan tersebut.

"Kalau saya ya semua (duit) dikembalikan, tapi harus (dilakukan juga oleh) semua anggota, semua fraksi," kata Ruhut.

Jika terdapat penolakan, maka anggota Dewan yang lain juga harus menolak sebagai bentuk kesetaraan. Sebab, kata dia, DPR harus peka dengan kondisi ekonomi negara saat ini,

Sikap Partai Demokrat juga telah diutarakan Wakil Ketua Umum Syarif Hasan yang mengatakan partainya tidak menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR yang telah disetujui Menteri Keuangan tahun ini. (Baca juga Gerindra: Revisi Surat Persetujuan Menkeu Soal Tunjangan DPR)

Sementara Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat juga berjanji bakal mengembalikan duit kenaikan tunjangan sekiranya rencana itu benar direalisasikan. Menurut dia, cara itu merupakan bentuk penolakan yang bisa dilakukan oleh fraksinya di DPR.

"Kalau masih tetap dikirim ke rekening anggota, pasti akan dikembalikan," kata Victor. (sur)