Partai Pemerintah Satu Suara Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 22 Sep 2015 03:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai pendukung pemerintah satu suara menolak kenaikan tunjangan untuk presiden. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan usulan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap buruknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Ia meyakini Presiden Joko Widodo akhirnya juga akan menolak usulan tersebut, termasuk kenaikan tunjangan anggota dewan.
"Lebih baik perkuat pendapatan rakyat. Saatnya belum tepat," ucap Agung Laksono di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).
Hal serupa diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. Menurutnya, usulan tersebut disetujui Menteri Keuangan di momentum yang kurang tepat.
Oleh sebab itu, ia menilai ini adalah momen di mana pejabat negara harus bersikap arif dan mampu menahan diri. Sebab, menurutnya akan muncul dampak buruk bagi orang per orang dan institusi jika usulan ini dilanjutkan.
"Tunda dulu. Jangan dilanjutkan," ucap Karding.
Senada dengan keduanya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan masih banyak yang perlu diselesaikan di Indonesia terkait perekonomian. Menurutnya, ekonomi Indonesia lambat dan kalah bersaing dengan China.
Hal tersebut disampaikan setelah rombongan MPR mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk memenuhi undangan pimpinan MPR China Yu Zhengsheng.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai permintaan tersebut kurang tepat karena Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum membaik.
Ia pun mendorong agar kenaikan tunjangan dapat ditunda. Hasto turut minta kepada fraksi partai politik lain untuk satu suara menekankan penundaan yang rencananya telah disetujui Menteri Keuangan.
"Tidak ada salahnya, DPR mengembangkan seluruh sensitivitas kerakyatannya dalam menyikapi hal ini," kata Hasto.
Penolakan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella. Dia menilai kenaikan tunjangan saat ini belum tepat, terutama untuk anggota dewan. Sebab, DPR masih belum bekerja optimal selama 11 bulan terakhir. Bahkan, Fraksi Partai NasDem sepakat mengembalikan duit tunjangan jika uang tersebut tetap dicairkan kepada anggota.
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto turut mengkritisi usulan kenaikan tunjangan yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, usulan kenaikan tunjangan harus ditunda karena masih banyak kebutuhan lain yang sifatnya lebih layak diprioritaskan.
Senada, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy menilai ada baiknya anggaran yang ada digunakan untuk mengangkat pekerja honorer dibanding memberi kenaikan tunjangan pejabat negara, (chs)
Ia meyakini Presiden Joko Widodo akhirnya juga akan menolak usulan tersebut, termasuk kenaikan tunjangan anggota dewan.
"Lebih baik perkuat pendapatan rakyat. Saatnya belum tepat," ucap Agung Laksono di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, ia menilai ini adalah momen di mana pejabat negara harus bersikap arif dan mampu menahan diri. Sebab, menurutnya akan muncul dampak buruk bagi orang per orang dan institusi jika usulan ini dilanjutkan.
Senada dengan keduanya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan masih banyak yang perlu diselesaikan di Indonesia terkait perekonomian. Menurutnya, ekonomi Indonesia lambat dan kalah bersaing dengan China.
Hal tersebut disampaikan setelah rombongan MPR mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk memenuhi undangan pimpinan MPR China Yu Zhengsheng.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai permintaan tersebut kurang tepat karena Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum membaik.
Ia pun mendorong agar kenaikan tunjangan dapat ditunda. Hasto turut minta kepada fraksi partai politik lain untuk satu suara menekankan penundaan yang rencananya telah disetujui Menteri Keuangan.
"Tidak ada salahnya, DPR mengembangkan seluruh sensitivitas kerakyatannya dalam menyikapi hal ini," kata Hasto.
Penolakan serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella. Dia menilai kenaikan tunjangan saat ini belum tepat, terutama untuk anggota dewan. Sebab, DPR masih belum bekerja optimal selama 11 bulan terakhir. Bahkan, Fraksi Partai NasDem sepakat mengembalikan duit tunjangan jika uang tersebut tetap dicairkan kepada anggota.
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto turut mengkritisi usulan kenaikan tunjangan yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, usulan kenaikan tunjangan harus ditunda karena masih banyak kebutuhan lain yang sifatnya lebih layak diprioritaskan.
Senada, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy menilai ada baiknya anggaran yang ada digunakan untuk mengangkat pekerja honorer dibanding memberi kenaikan tunjangan pejabat negara, (chs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK