Megawati Tegaskan Fraksi PDIP Tak Minta Tambahan Tunjangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang duduk di parlemen tak meminta kenaikan tunjangan duit anggota dewan.

"Instruksi Ketua Umum saat rapat fraksi PDIP kepada kami tidak boleh meminta tambaan tunjangan. Ibu Mega bilang malu (ekonomi) rakyat sedang tercekik seperti ini malah ribut ngurus tunjangan. Kami setuju dengan yang disampaikan Ketum," kata Anggota Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR, Selasa (22/9).

Pilihan Redaksi Fraksi PKB Tak Bersikap Soal Kenaikan Tunjangan DPR Partai Pemerintah Satu Suara Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat Praktino: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Presiden Tak Diutamakan

Alih-alih mendukung kenaikan tunjangan, Rieke mengatakan Megawati menitip pesan kepadanya agar memperjuangankan nasib buruh dan guru-guru honorer agar bisa mnjadi pegawai tetap.

Dalam kondisi perekonomian yang tengah dirundung krisis, kata Rieke, PDIP berusaha bersikap lebih mengedepanan kemaslahatan publik dan memprioritaskan alokasi anggaran belanja negara untuk kepentingan rakyat.

Rieke meyakini banyak anggota dewan di parlemen yang punya pandangan sama dalam menyikapi kenaikan tunjangan anggota dewan. Dalam hal ini, Rieke berpendapat pada akhirnya parlemen bakal satu suara menolak kenaikan tunjangan.

"Saya yakin mayoritas anggota dewan juga punya pikiran yang sama, kan konstituennya juga sama," kata Rieke.

Sebelumnya, sejumlah partai pendukung pemerintah memang satu suara menolak kenaikan tunjangan untuk presiden. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan usulan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas terhadap buruknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Lihat juga: Nenek Miskin vs Tunjangan DPR

Ia meyakini Presiden Joko Widodo akhirnya juga akan menolak usulan tersebut, termasuk kenaikan tunjangan anggota dewan. "Lebih baik perkuat pendapatan rakyat. Saatnya belum tepat," ucap Agung Laksono di Jakarta Convention Center, pekan lalu.

Hal serupa diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding. Menurutnya, usulan tersebut disetujui Menteri Keuangan di momentum yang kurang tepat.

Oleh sebab itu, ia menilai ini adalah momen di mana pejabat negara harus bersikap arif dan mampu menahan diri. Sebab, menurutnya akan muncul dampak buruk bagi orang per orang dan institusi jika usulan ini dilanjutkan. "Tunda dulu. Jangan dilanjutkan," ujar Karding.

Senada dengan keduanya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan masih banyak yang perlu diselesaikan di Indonesia terkait perekonomian. Menurutnya, ekonomi Indonesia lambat dan kalah bersaing dengan China.

Hal tersebut disampaikan setelah rombongan MPR mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk memenuhi undangan pimpinan MPR China Yu Zhengsheng.

Lihat juga: Dimyati Sindir yang Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Pencitraan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai permintaan tersebut kurang tepat karena Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum membaik.

Ia pun mendorong agar kenaikan tunjangan dapat ditunda. Hasto turut minta kepada fraksi partai politik lain untuk satu suara menekankan penundaan yang rencananya telah disetujui Menteri Keuangan. (sip)