Ratusan Pegawai Pemprov DKI Jalani Tes Urine

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 130 pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan tes urin untuk mengecek penggunaan narkoba di kalangan pegawai.

Kepala Kesbangpol, Ratiyono, mengaku angka tersebut belum keseluruhan jumlah dari anak buahnya. Dia mengatakan memiliki 176 pegawai. Nantinya, sisa pegawai yang tidak hadir hari ini tetap akan melakukan test.

Pilihan Redaksi Minta Jadi PNS, 20 Ribu Guru Honorer Negosiasi dengan Menteri Ahok: UU Aparatur Sipil Negara Sudah Atur Guru Honorer DPRD Jakarta Permasalahkan Anggaran Senam Anak Buah Ahok Anggaran Pengawasan Kelautan Jakarta Dianggap Pemborosan

"Jadi mereka ada yang sedang melaksanakan kegiatan, pendidikan. Pada hari tertentu akan kita undang, kita tes. Jadi semua pegawai Kesbangpol kita lakukan tes urin baik yang provinsi, kota administrasi maupun di kepulauan seribu," kata Ratiyono, di Gedung H DPRD Jakarta, Senin (28/7).

Ratiyono mengatakan jika nanti ada pegawai Kesbangpol yang terbukti mengonsumsi narkoba, pihaknya akan memberi sanksi sesuai dengan undang-undang.

"Nanti dicek, yang bersangkutan kategori apa, kalau dia pengguna, pemakai kan ada rehabilitasi. Sanksinya nanti disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan kepegawaian," kata Ratiyono.

Sementara itu, Sapari Partodiharjo, Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, mengatakan pihaknya melakukan tes urin untuk menindaklanjuti perintah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama. Sebanyak 35 anggota BNNP DKI Jakarta dikerahkan dalam tes urin kali ini.

"Kami dari BNNP DKI Jakarta kurang lebih melibatkan 35 anggota termasuk ada tim medis, tim penyidik atau pemberantasan, pencegahan dan rehabilitasi," ujarnya.

Menurut Sapari, hasil dari tes urin bisa langsung diketahui dalam waktu 3-5 menit. Tapi dirinya tidak akan mengatakan hasil dari tes urin tersebut.

"Kalau prosesnya dengan alat yang kita punya, minimal 3-5 menit sudah ada hasilnya," ujar Sapari.

Sapari mengatakan tes urin akan dilakukan kepada seluruh PNS yang ada di DKI Jakarta. Nantinya, seluruh proses tes urin akan dilakukan secara dadakan.

"Kita lakukan kepada SKPD di DKI Jakarta. Kurang lebih 52 atau 54 SKPD. Saya masih ingat jumlah PNS per 1 Agusutus 2015 ada 68.851 orang," kata Sapari. (meg)