Lima Menteri Hasil Perombakan Jokowi Belum Serahkan LHKPN

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjadi satu-satunya menteri hasil perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang telah menyerahkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, lima menteri baru lainnya belum juga melaporkan kekayaan.

"Kalau kabinet kerja, sudah semua. Sementara menteri hasil reshuffle, baru Pramono Anung kemarin," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Adapun, Pramono mengaku bahwa kemarin adalah kali keempat ia melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

"Baru saya laporkan hari ini karena struk gaji saya sebagai menteri baru didapatkan hari ini," kata Pramono seusai melaporkan LHKPN di KPK, Jakarta, Senin (28/9).

Pilihan Redaksi Laporkan Harta ke KPK, Pramono Persilakan Dibuka Kapolri Tak Akan Publikasi Kasus Jika Presiden Teken Perpres Tolak Minta Maaf G30S, Jokowi Dibandingkan dengan Habibie

Pramono mengatakan pelaporan harta kekayaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah diangkat sebagai sekretaris kabinet. Ia mengatakan perubahan kekayaannya tidak terlalu banyak.

"Mengenai detail dan angka kekayaannya biarkan KPK yang mengetahui. Supaya tidak ada beban di kemudian hari, saya persilakan bila mau dibuka (laporannya)," kata Pramono.

Pramono terakhir kali menyerahkan LHKPN ke KPK pada 29 Mei 2002. Saat itu, total kekayaan Pramono yang masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebesar Rp 8.479.567.737 dan US$ 75.127.

Ada enam menteri baru hasil perombakan kabinet, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (pit)