Ahok: Saya Tak Bisa Larang Orang Tidak Makan Daging Anjing

Eky Wahyudi, CNN Indonesia | Selasa, 29/09/2015 16:39 WIB
Ahok: Saya Tak Bisa Larang Orang Tidak Makan Daging Anjing Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui adanya peredaran daging anjing di Jakarta. Tapi, dia tidak bisa memastikan kualitas daging anjing yang ada. Selain itu, Ahok juga tak dapat melarang warga DKI Jakarta untuk tidak makan daging anjing.

Ahok mencontohkan salah satu daerah di DKI Jakarta yang menjual daging anjing untuk dikonsumsi. Ahok khawatir orang yang mengonsumsi daging anjing terkena penyakit rabies. Meskipun, menurutnya sejak tahun 80-an Jakarta sudah terbebas dari rabies.

"Coba ke Cililitan, anjing yang udah bentol-bentol gitu dibakar terus disajikan, kalau orang makan kena rabies gimana? Katanya banyak orang ke lapo-lapo di Cililitan buat makan daging anjing,"kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).


Ahok mengatakan lapo-lapo itu tidak mendapatkan pemeriksaan ketika menyajikan daging tersebut sehingga dirinya berharap warga DKI Jakarta mulai takut untuk makan anjing.

"Saya sih berharap orang mulai takut makan anjing karena daging anjingnya enggak diperiksa," ujar Ahok yang mengaku tidak mengonsumsi daging anjing.

"Ya faktanya sudah dagang semua, saya enggak bisa larang orang untuk enggak makan daging anjing. Saya sih enggak makan anjing, saya cuma makan hotdog, anjing enggak," tutur Ahok.

Ahok pun berencana untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur peredaran daging anjing di Jakarta. Nantinya, daging anjing yang masuk ke DKI Jakarta harus diperiksa terlebih dahulu.

Sebelumnya Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan pihaknya tengah menggodok peraturan gubernur mengenai peredaran daging anjing untuk dikonsumsi guna memastikan penyakit rabies tidak berkembang lagi di Jakarta.

Menurut Darjamuni, banyak penjual daging anjing tidak menggunakan standar yang benar karena tidak ada aturan baku dari pemerintah.

(obs/obs)