Soal Pembuktian Harta,Taufik DPRD DKI Anggap Ahok Pencitraan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD Jakarta sekaligus politisi Gerindra, Muhammad Taufik menganggap tantangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada pejabat untuk melakukan pembuktian harta terbalik sebagai pencitraan.

Menurut Taufik, pembuktian harta pejabat bisa dilakukan dengan membayar pajak. Dia pun mempertanyakan pembuktian terbalik yang dimaksudkan oleh Ahok seperti apa.

Lihat juga: M Taufik: Program Kerja Ahok yang Jalan Cuma Penggusuran

Pilihan Redaksi Lulung: Saya Janjikan Tak Ada Korupsi kalau Jadi Gubernur Lulung Bakal Adaptasi Ide Sutiyoso Atasi Kemacetan Jakarta Lulung: Saya Ini Sosok yang 'Capable' Soal Kerakyatan M Taufik: Program Kerja Ahok yang Jalan Cuma Penggusuran

"Membuktikan kepada siapa? Kalau membuktikan kepada Anda (Ahok), kewenangannya apa? Itu statement pencitraan ya, seolah-olah bersih," kata Taufik, di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (29/9).

Terkait transparansi, Taufik mengatakan tidak seharusnya pejabat memamerkan uang yang dimilikinya kepada masyarakat. Dia mencontohkan, jika harus mengecek kekayaan anggota DPRDJakarta, masyarakat bisa mengecek ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pendaftaraan calon dewan.

"Pajak itu bagian dari transparansi kita kepada masyarakat. Di pajak ada harta, benda kita. Kalau ada aturan yang mewajibkan pamer harta, ya saya bisa saja pamer," katanya.

Menanggapi pernyataan Taufik, Ahok mempertanyakan pencitraan apa yang dia lakukan. Menurut Ahok, pernyataannya konsisten semenjak menjabat Bupati Belitung Timur.

"Kalau ngomong soal pencitraan seperti itu, kamu lihat dalam sejarah saya jadi Bupati sampai sekarang ngomongnya sama enggak?," kata Ahok.

Meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Sejak dulu Ahok tetap konsisten untuk menantang para pejabat untuk melakukan pembuktian terbalik.

Lihat juga: Lulung: Saya Janjikan Tak Ada Korupsi kalau Jadi Gubernur

"Betul (tidak ada kewajiban). Makannya saya usulkan dari dulu secara konsisten, dari saya DPRD, bupati, DPR RI, wakil gubernur sampai gubernur, di mana pencitraan? Saya konsisten dengan kalimat yang sama soal pembuktian harta terbalik," katanya.

Sebelumnya, DPRD Jakarta mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menaikkan gaji Ahok. Nantinya, jika gaji Ahok naik, maka gaji anggota dewan pun akan ikut naik sebab gaji anggota dewan merupakan 75 persen dari gaji gubernur.

Ahok yang mengetahui usulan tersebut pun setuju jika gajinya dinaikkan. Namun, dia meminta syarat kenaikkan gaji tersebut dibarengi dengan pembuktian harta terbalik agar masyarakat bisa memantau kekayaan yang dimiliki pejabat di DKI Jakarta. (utd)