Polisi Diminta Proaktif Ihwal Undang-undang Prostitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menyatakan hanya akan menyeret muncikari Robbie Abbas dalam kasus prostitusi dunia maya dengan alasan undang-undang tidak mengatur ihwal pelanggan atau pengguna jasa prostitusi. Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana menyatakan seharusnya polisi proaktif dalam hal ini dengan menggunakan undang-undang lain seperti cybercrime, perlindungan anak, dan pornografi.

Dengan memakai undang-undang itu kata Erlangga pelaku prostitusi dunia maya bisa diseret ke pengadilan. Hukum pidana khususnya terkait prostitusi menurutnya masih bersifat umum. Ini yang membuat penegak hukum tidak bisa memposisikan kejahatan sebagai proses interaksi. “Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan pelanggan yang bisa dijerat hukum. Tapi muncikari,” kata Erlangga.

Lihat juga: Hakim Putuskan Panggil Paksa Saksi Kasus Pelacuran

Erlangga menilai politik pemidanaan di Indonesia pada umumnya tidak memihak kepada perempuan. Alasannya kaum hawa kebanyakan dijadikan korban dalam hal ini. Ini yang membuat pelaku tidak bisa disanksi hukum. Musababnya para pelaku dianggap bukan sebagai pelaku kejahatan susila. “Jadi polisi harus proaktif dalam hal ini,” katanya.

Lihat juga: Sidang Prostitusi Online untuk Saksi AA Digelar Hari Ini

Dengan dukungan undang-undang lain menurut Erlangga penegak hukum bisa bergerak lebih leluasa dalam menentukan status hukum pidana terhadap suatu kasus. Anggota dewan sendiri masih melakukan pembahasan revisi UU KUHP.

Lihat juga: Kuasa Hukum Robbie Abbas Ditawari Rp 100 Juta untuk Berdamai

Sidang kasus prostitusi di dunia maya memasuki babak baru hari ini. Jaksa Penuntut Umum bakal mendengarkan keterangan saksi berinisial AA yang sudah tiga kali mangkir setelah mendapat panggilan.  (bag/bag)