Saksi Ahli Nilai Pernyataan Komisioner KY Bukan Penghinaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali hari ini, diperiksa sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi oleh Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri. Kepada penyidik, Effendi mengatakan pernyataan tersangka yang disoal sebenarnya hanya bentuk kritik.

"Saya mengatakan ada bedanya penghinaan dan kritik. Kalau saya lihat ini lebih ke kritik," kata Effendi di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (5/10).

Dia menjelaskan, perbedaan antara kritik dan penghinaan terdapat pada pilihan kata-kata dan penjelasan terhadap pernyataan yang dilontarkan. Penghinaan, kata dia, disampaikan dengan kata-kata yang tidak elegan dan tidak berdasar.

Lihat juga: Bareskrim Periksa Tiga Saksi Meringankan Komisioner KY

Misalnya, kata Effendi, ketika seorang pejabat mengatakan pejabat lain 'bodoh' tanpa dasar yang jelas, maka pernyataannya dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Sementara, jika pejabat itu mengatakan pejabat lain 'kurang pintar' disertai alasan dan analisis yang mendasari kesimpulannya, maka pernyataan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kritik.

"Pejabat publik terbuka dan harus siap untuk dikritik dalam semua proses dan hasil kebijakan publik atau pernyataannya dalam konteks kebijakan publik," kata Effendi.

Dia membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Taufiq dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo 'pemalas' dan 'raja tega'. "Sebagai akibatnya Ramli bukan dilaporkan ke Polri tapi diganjar jabatan Menko," kata Effendi diikuti dengan senyum.

Dia menilai, dalam kasus ini tidak ada satu pun unsur penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik. Walau demikian, dia tetap menghormati hak Sarpin untuk melapor ke Polri. "Nanti dibuktikan di persidangan," ujarnya.

Lihat juga: Komisioner KY Resmi Laporkan Balik Hakim Sarpin

Secara terpisah, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Islam Indonesia Ridwan HR yang juga diperiksa sebagai saksi ahli hari ini menilai pernyataan yang disampaikan Taufiq disampaikan atas nama institusi.

"Karena beliau sebagai juru bicara tentu tidak atas nama pribadi," ujarnya. "Kalau dari hukum administrasi, ada dua pertanggungjawaban, yaitu yang dibebankan jabatan dan pribadi."

Hanya saja, dia enggan menilai apakah pernyataan Taufiq termasuk dalam tindak pidana atau tidak. "Itu di luar kapasitas saya," kata dia.

Taufiq dan Ketua KY Suparman Marzuki ditetapkan sebagai tersangka lantaran menyebut Sarpin sebagai hakim yang bermasalah. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan kepemimpinan Sarpin dalam sidang gugatan praperadilan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Status tersangka Budi yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan gratifikasi dicabut oleh Sarpin lewat sidang tersebut. Walau demikian, Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri gagal dicalonkan sebagai orang nomor satu di Kepolisian.

Belakangan, Taufiq balik melaporkan Sarpin. Menurut pihaknya, Sarpin telah menyampaikan pernyataan yang tidak layak disampaikan seorang hakim di media. Hakim itu dituduh mengajak petinggi KY bertinju dan menyatakan muak melihat tindak-tanduknya. (sip)