Sekjen DPR Bantah Tudingan soal Buruknya Laporan Kegiatan
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 09 Okt 2015 21:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menolak tudingan parlemen kurang memadai dalam hal memberikan laporan pertanggungjawaban. Terutama berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan sepanjang tahun, termasuk pada masa reses.
Win mempersoalkan tuduhan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebut pengunaan dana aspirasi untuk realisasi belanja operasional dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen tidak didukung laporan kegiatan yang memadai.
"Dana aspirasi itu apa. Tidak ada istilah dana aspirasi. Untuk pertanggungjawaban nanti yang memenuhi stafnya (anggota dewan) dong. FITRA jangan suka ngarang. Mereka enggak tahu proses," ujar Win dikonfirmasi Jumat (9/10).
Menurut Win, kritik boleh saja dilakukan. Dengan catatan kritikan itu dilayangkan untuk tujuan membangun kinerja anggota dewan lebih baik. Pasalnya tidak semua anggota dewan memiliki kinerja buruk sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat selama ini.
"Banyak juga anggota dewan yang bagus-bagus menyertakan laporannya tebal-tebal. Jadi jangan berprasangka," ujar Win.
Merujuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, FITRA mencatat dari anggaran Rp 646,8 miliar yang dialokasikan untuk dana aspirasi, realisasi belanja operasional yang digunakan oleh anggota dewan selama masa kunjungan mencapai sebesar Rp 632,6 miliar.
Pengeluaran belanja atas beban anggaran belanja negara itu mendapat sorotan lantaran dianggap tidak didukung laporan kegiatan yang memadai. Namun Win memastikan semua kegiatan dan pengeluaran duit anggota dewan selama ini bisa dipertanggungjawabkan.
"Banyak kok yang memenuhi persyaratan dan kami selama ini selalu mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian). Itu tidak mudah. Kalau memang pertanggungjawaban belum lengkap, kami akan minta lengkapi lewat TA atau Sespri-nya," kata Win. (sur)
Win mempersoalkan tuduhan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebut pengunaan dana aspirasi untuk realisasi belanja operasional dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen tidak didukung laporan kegiatan yang memadai.
Menurut Win, kritik boleh saja dilakukan. Dengan catatan kritikan itu dilayangkan untuk tujuan membangun kinerja anggota dewan lebih baik. Pasalnya tidak semua anggota dewan memiliki kinerja buruk sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat selama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengeluaran belanja atas beban anggaran belanja negara itu mendapat sorotan lantaran dianggap tidak didukung laporan kegiatan yang memadai. Namun Win memastikan semua kegiatan dan pengeluaran duit anggota dewan selama ini bisa dipertanggungjawabkan.
"Banyak kok yang memenuhi persyaratan dan kami selama ini selalu mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian). Itu tidak mudah. Kalau memang pertanggungjawaban belum lengkap, kami akan minta lengkapi lewat TA atau Sespri-nya," kata Win. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK