DPR Tak Sepakat Hasil Audit BPK Soal Dana Aspirasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan semua laporan kegiatan berkaitan realisasi dana aspirasi anggota dewan terarsip rapi di Sekretariat Jenderal DPR. Laporan itu meliputi seluruh kegiatan anggota dewan selama kunjungan kerja masa reses, kunjungan kerja sesuai tata tertib, maupun kunjungan kerja tahunan.

Semua laporan itu disusun dengan lampiran pengeluaran belanja atas beban anggaran belanja negara yang dilakukan anggota dewan selama melakukan kunjungan kerja. Laporan juga merinci realisasi belanja operasional lainnya berupa kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen oleh anggota dewan.

Lihat juga: Audit BPK: Miliaran Dana Aspirasi DPR Tanpa Tanggungjawab

"Semua laporan disusun dengan jelas berikut foto-foto kegiatan selama kunjungan dan hasil dari kegiatan kunjungan itu sendiri. Semuanya diuraikan secara spesifik, bahkan absennya pun ada," kata Agus saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (9/10).

Politikus Partai Demokrat itu membantah DPR tidak transparan dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja operasional dalam kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen. Masyarakat dalam hal ini diberikan kebebasan untuk mengakses laporan pertanggungjawaban kegiatan di Sekretariat Jenderal DPR.

Kegiatan DPR yang menggunakan dana aspirasi mendapat kritik dari lembaga swadaya masyarakat lantaran tidak dibarengi dengan laporan kegiatan yang memadai. Pertanggungjawaban dana aspirasi menjadi sorotan publik lantaran semua kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan anggota dewan menggunakan duit negara.

Lihat juga: Andrinof: Mega Proyek DPR Tak Ada di RAPBN 2016

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat dari anggaran Rp 646,8 miliar yang dialokasikan untuk dana aspirasi, realisasi belanja operasional yang digunakan oleh anggota dewan selama masa kunjungan mencapai sebesar Rp 632,6 miliar. Pengeluaran belanja atas beban anggaran belanja negara itu mendapat sorotan lantaran dianggap tidak didukung laporan kegiatan yang memadai.

"Anggota DPR belum didukung laporan kegiatan yang memadai," kata Manajer Advokasi Seknas FITRA Apung Widadi kepada CNN Indonesia, Jumat (9/10).

Namun, Agus menegaskan bahwa semua laporan itu ada, dan bisa diakses masyarakat di Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu, masing-masing anggota dewan juga dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara menyeluruh jika memang diperlukan.

"Kalau sekarang ada yang bertanya apa saja yang telah saya lakukan selama ini, saya bisa menjawabnya secara tuntas," ujar Agus. (pit)