Helikopter Hilang, Kemenhub Ancam Bekukan Izin PT PAS

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Mohammad Alwi menyatakan pihaknya akan membekukan PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS) bila helikopternya yang hilang mengalami kecelakaan.

Alasannya, kehilangan satu helikopter menyebabkan PT PAS tidak akan memenuhi syarat minimal kepemilikan pesawat agar bisa beroperasi.

Lihat juga: Kemenhub: Helikopter EC 130 B4 Tidak Laporkan Penerbangan

Helikopter EC 130 B4 dengan nomor registrasi PK-BKA yang melakukan perjalanan dari Siparmahan (Pantai Barat Danau Toba) menuju Bandar Udara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara dikabarkan hilang.

"Pesawat yang dimiliki PT PAS hanya tiga buah. Jika helikopter tersebut dinyatakan mengalami kecelakaan maka jumlah pesawat yang hanya dua buah tidak memenuhi persyaratan izin pengoperasian pesawat," kata Alwi saat konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Senin (12/10).

Alwi merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2015 yang mengatur bahwa jumlah kepemilikan pesawat udara untuk izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal (AOC 135) mengoperasikan tiga unit pesawat udara (satu dimiliki dan dua dikuasai).

Lihat juga: Tim Pencari Helikopter Hilang Andalkan Jalur Darat

Alwi mengatakan saat ini PT PAS sudah tidak mengoperasikan pesawat yang dimilikinya meski Kemenhub belum mengeluarkan surat resmi pembekuan izin terbang.

"Kalau mau dapat izin lagi, tentu persyaratan ini harus dilengkapi dulu. Kami akan langsung bekukan begitu ada kepastian bahwa helikopter tersebut benar mengalami kecelakaan," katanya.

Di sisi lain, Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan pilot helikopter tersebut telah melanggar prosedur penerbangan karena tidak melakukan kontak dengan pihak air traffic service (ATS) perihal penerbangannya.

"Ini pelanggaran berat. Sanksinya langsung diberikan ke pilot yaitu pencabutan izin terbang," kata Novie.

Belum lagi, kata Novie, pilot juga melanggar aturan karena visibilitas saat penerbangan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhub, visibilitas saat itu hanya 400 hingga 800 meter.

"Padahal, untuk terbang minimal lima kilometer. Ini sudah melanggar prosedur," katanya.

Helikopter sewaan tersebut berangkat dari Sipamarhan pada pukul 11.33 Waktu Indonesia Barat (WIB), namun sampai dengan pukul 12.30 WIB belum ada kontak sehingga helikopter tersebut kehilangan kontak. (utd)