'Bela Negara soal Keprajuritan, Bukan Wajib Militer'

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 13 Okt 2015 11:56 WIB
Komisi I DPR akan mengundang Menteri Ryamizard Ryacudu untuk menjelaskan rinci soal bela negara yang akan dimulai pada 19 Oktober.
Prajurit TNI AD saat demo bela diri militer saat Peringatan ke-70 Hari TNI di Cilegon, 5 Oktober 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Supiyadin Aries Saputra, mengapresiasi program bela negara yang dilontarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kemarin. Ia mendukung rencana itu karena bertujuan melatih warga negara ke arah yang lebih baik.

Menurut Supiyadin, bela negara memang berbeda dengan sistem wajib militer. Salah satunya, wajib militer memiliki kurikulum pasti. Contohnya Sekolah Perwira Cadangan TNI Angkatan Darat (Spacad).

"Dulu Spacad kan ada (kurikulum) hingga enam bulan. Wajib militer ada latihan keprajuritan dan kemiliteran. Bela negara hanya keprajuritan," ujar Supiyadin di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia yakin bela negara nantinya bakal menitikberatkan pada ilmu-ilmu keprajuritan seperti menanamkan patriotisme, kecintaan pada tanah air, kedisiplinan, solidaritas, dan kebersamaan.

Bisa saja, kata Supiyadin, ada latihan menembak. Tapi ia menduga jika pun ada, itu sebatas pengenalan semata. Oleh sebab itu Supiyadin tak khawatir bela negara akan jadi pintu masuk lahirnya separatisme atau terorisme.
Terkait target kader bela negara sebanyak 100 juta warga dalam sepuluh tahun, Supiyadin mempertanyakan mekanisme perekrutannya, apakah realistis atau tidak. Ia juga mempertanyakan aturan bela negara, serta anggaran yang akan digunakan.

"Idenya baik, tapi mekanismenya harus dijelaskan secara detail ke Komisi I," ucap Supiyadin.

Dalam waktu dekat Komisi I akan mengundang Menteri Ryamizard untuk menjelaskan secara rinci program bela negara yang rencananya akan diterapkan pada 19 Oktober di 45 kabupaten dan kota.
(bag/agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER