DPR: Bela Negara Jangan Bebaskan Penggunaan Senjata
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 13 Okt 2015 06:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku tak khawatir rencana bela negara akan melahirkan separatisme apabila wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan. Rencananya, wacana itu akan diujicoba pekan depan (19/10) di 45 kabupaten dan kota. Persoalan teknis terkait digunakannya suatu senjata atau tidak menjadi sorotan tersendiri.
"Tidak masalah. Asalkan jangan membebaskan senjata," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (12/10). (Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Bela Negara Bukan Wajib Militer)
Menurut Fahri wacana bela negara memang perlu dilakukan untuk mengatur energi besar masyarakat terutama angkatan muda Indonesia. Fahri lantas mencontohkan taruna tanggap bencana yang dimiliki Kementerian Sosial.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini turut menyoroti target 100 juta warga selama 10 tahun ke depan. Menurutnya, angka termasuk wajar. Sebab, ujar Fahri, jumlah angkatan muda di Indonesia lebih dari itu.
Bagi Fahri tidak bermasalah apabila warga tidak mau mengikuti bela negara. "Itu kan pilihan. Asalkan tidak ada pemaksaan," ucap Fahri.
Namun, Fahri menilai perlu dibentuknya dasar dari diberlakukannya bela negara secara baik. Terutama mengenai anggaran yang akan digunakan untuk perealisasian bela negara.
"Kalau ada anggarannya, lebih cepat lebih baik. Asalkan jangan pakai sumbangan swasta," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi dua bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun nirmiliter.
Lebih dari itu, Ryamizard mengatakan kewajiban bela negara memiliki penjabaran yang luas dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata. Ia berkata, bela negara dijalankan setiap warga sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka masing-masing.
Kemhan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara 19 Oktober mendatang di 45 kabupaten dan kota secara serentak. Melalui pelatihan tersebut, Kemhan mencanangkan 4.500 warga sipil siap menjadi pembina.
Ryamizard berkata, angka tersebut harus tercapai tahun ini. Di tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebutlah yang akan melatih warga sipil lainnya. (obs)
"Tidak masalah. Asalkan jangan membebaskan senjata," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (12/10). (Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Bela Negara Bukan Wajib Militer)
Menurut Fahri wacana bela negara memang perlu dilakukan untuk mengatur energi besar masyarakat terutama angkatan muda Indonesia. Fahri lantas mencontohkan taruna tanggap bencana yang dimiliki Kementerian Sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Fahri tidak bermasalah apabila warga tidak mau mengikuti bela negara. "Itu kan pilihan. Asalkan tidak ada pemaksaan," ucap Fahri.
"Kalau ada anggarannya, lebih cepat lebih baik. Asalkan jangan pakai sumbangan swasta," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menuturkan, program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintah untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi dua bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun nirmiliter.
Lebih dari itu, Ryamizard mengatakan kewajiban bela negara memiliki penjabaran yang luas dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata. Ia berkata, bela negara dijalankan setiap warga sesuai dengan kemampuan dan profesi mereka masing-masing.
Kemhan akan menyelenggarakan pembentukan kader pembina bela negara 19 Oktober mendatang di 45 kabupaten dan kota secara serentak. Melalui pelatihan tersebut, Kemhan mencanangkan 4.500 warga sipil siap menjadi pembina.
Ryamizard berkata, angka tersebut harus tercapai tahun ini. Di tahun-tahun berikutnya, para pembina tersebutlah yang akan melatih warga sipil lainnya. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK