Anggaran Bela Negara Jadi Perdebatan
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 13 Okt 2015 08:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Supiadin Aries Saputra menilai wajar apabila wacana program kaderisasi bela negara akan membutuhkan anggaran yang besar dalam realisasinya.
Diketahui, Kementerian Pertahanan menargetkan dalam 10 tahun sebanyak 100 juta warga mengikuti program kaderisasi bela negara. (Baca: Ryamizard Targetkan 100 Juta Warga Jadi Kader Bela Negara)
Besarnya anggaran tersebut juga untuk memberikan kompensasi bagi warga yang turut serta dalam kaderisasi bela negara dan harus meninggalkan pekerjaannya.
"Apakah ada aman yang murah? Penggunaan anggaran akan tetap diawasi," ucap Supiadin di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (12/10).
Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengandaikan bila biaya pelatihan per orang Rp 10 juta, maka dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun dalam lima tahun ke depan.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pemerintah memangkas anggaran pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Kebutuhan alutsista tahun 2016 masih kurang Rp 36 triliun yang membuat target minimum esensial force (MEF) tahun 2019 sulit tercapai.
"Ini uang dari mana?" ucap TB Hasanuddin.
Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan anggaran TNI telah dipotong pemerintah. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan apakah anggaran bela negara ini telah diajukan sebelumnya.
Sumber dana turut dipertanyakan sebab bela negara akan mulai dicoba diterapkan di 45 daerah pada 19 Oktober mendatang.
"Dana apa yang dipakai? Jangan pakai sumbangan swasta," tutur Fahri. (Baca: Menhan: Kekuatan Negara Tak Hanya Alutsista, Tapi Manusianya)
Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hanafi Rais mengatakan bela negara sebelumnya memang pernah disinggung Menhan dalam rapat bersama Komisi Pertahanan, meski tidak disampaikan secara mendetail.
Terkait sumber anggaran dan uji coba yang akan dilakukan pekan depan, politikus Partai Amanat Nasional itu meyakini Menhan telah melakukan perhitungan terlebih dahulu.
"Saya yakin Menhan sudah menghitung kapasitas anggaran negara untuk bersiasat dengan program ini," kata Hanafi. (obs)
Diketahui, Kementerian Pertahanan menargetkan dalam 10 tahun sebanyak 100 juta warga mengikuti program kaderisasi bela negara. (Baca: Ryamizard Targetkan 100 Juta Warga Jadi Kader Bela Negara)
Besarnya anggaran tersebut juga untuk memberikan kompensasi bagi warga yang turut serta dalam kaderisasi bela negara dan harus meninggalkan pekerjaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengandaikan bila biaya pelatihan per orang Rp 10 juta, maka dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun dalam lima tahun ke depan.
"Ini uang dari mana?" ucap TB Hasanuddin.
Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan anggaran TNI telah dipotong pemerintah. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan apakah anggaran bela negara ini telah diajukan sebelumnya.
Sumber dana turut dipertanyakan sebab bela negara akan mulai dicoba diterapkan di 45 daerah pada 19 Oktober mendatang.
"Dana apa yang dipakai? Jangan pakai sumbangan swasta," tutur Fahri. (Baca: Menhan: Kekuatan Negara Tak Hanya Alutsista, Tapi Manusianya)
Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Hanafi Rais mengatakan bela negara sebelumnya memang pernah disinggung Menhan dalam rapat bersama Komisi Pertahanan, meski tidak disampaikan secara mendetail.
Terkait sumber anggaran dan uji coba yang akan dilakukan pekan depan, politikus Partai Amanat Nasional itu meyakini Menhan telah melakukan perhitungan terlebih dahulu.
"Saya yakin Menhan sudah menghitung kapasitas anggaran negara untuk bersiasat dengan program ini," kata Hanafi. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK