Perwira menengah itu telah diberangkatkan dari Markas Besar Polri, Jakarta, pagi tadi sekira 7.00 WIB. Kini penanganannya resmi menjadi tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Karena tindak kejahatannya di sana, jadi dilimpahkan ke sana. Setelah pelimpahan tahap dua, dia menjadi tanggung jawab kejaksaan dan tinggal menunggu waktu sidang," kata Kepala Subdirektorat II Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Djoko Purwanto, Selasa (13/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dugaan pemerasan yang dilakukan PN menguat setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi. Saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang berada di lokasi tempat hiburan saat penggerebekan terjadi, termasuk anak buah PN sendiri.
"Kami kenakan dia dengan Pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang artinya adalah yang bersangkutan menggunakan kewenangannya dan memaksa. Ancaman sembilan tahun," kata Djoko.
Menurut Djoko, pihaknya juga menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Atas dasar tersebut, penyidik menyertakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan pidana bersama-sama dalam berkas PN.
Akibat dari perbuatan PN, korban diduga terpaksa menjanjikan uang sebesar Rp5 miliar. Perwira diduga telah menerima uang Rp3 miliar dan berniat untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan sebesar Rp2 miliar. Namun, PN diciduk rekan satu institusinya sendiri dan harus mendekam di bui sebelum sempat menuntaskan perjanjian tersebut.
(meg)