Muhammadiyah Desak Transparansi Pengusutan Pembakaran Gereja

Jakarta, CNN Indonesia -- Peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil membuat Pengurus Pusat Muhammadiyah prihatin. Salah satu Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan dalam mengusut kasus tersebut pemerintah harus bisa terbuka kepada semua pihak.

Maka dari itu, Fajar meminta agar semua lapisan masyarakat menunggu hasil investigasi menyeluruh oleh pemerintah. Itu perlu dilakukan agar informasi yang menyebar tidak simpang siur.

"Itu harus cepat transparan dan partisipatif, karena jika lamban efek destruktif akan sulit dikendalikan," ujar Fajar saat ditemui di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), kemarin.

Menurut Fajar hingga saat ini informasi yang keluar dari Aceh belum terbungkus secara utuh. Informasi yang beredar dan didapatkan masyarakat adalah adanya massa bersenjata yang melakukan sweeping dan berniat membongkar beberapa gereja tak berizin.

Tak hanya menanti hasil investigasi pemerintah pusat, Fajar percaya pemerintah Aceh juga memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik yang bukan kali ini terjadi di Aceh Singkil tersebut.

"Kita serahkan pada pemerintah Aceh untuk menyelesaikan secara terbuka, duduk bersama, dan gotong royong," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga harus bisa memberikan jaminan pada masyarakat bahwa kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

Meskipun Fajar mengakui bahwa tren negatif sosial bisa terjadi dalam situasi ekonomi yang memasuki masa transisi seperti sekarang.

Pilihan Redaksi PBNU: Pembakaran Gereja di Aceh Singkil Bukan Syariat Islam Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi Pemerintah Dinilai Lambat Antisipasi Aksi Pembakaran Gereja

"Ini harus diawasi karena masyarakat mudah terprovokasi. Keadilan harus diberikan ke semua kelompok," kata Fajar.

Sebagai catatan, pada Selasa (6/10) massa dari Pemuda Peduli Islam (PPI) menggelar unjuk rasa dan mendesak pemerintah daerah untuk segera membongkar gereja yang tidak memiliki izin.

Saat itu, PPI memberikan batas waktu hingga kemarin untuk membongkar dan jika tidak dipenuhi maka mereka akan melakukan pembongkaran sendiri.

Sayangnya saat kesepakatan antara pemerintah daerah dan para tokoh agama di Aceh Singkil telah ditandatangani dan disosialisasikan pada Senin (12/10), peristiwa pembongkaran paksa tetap terjadi kemarin. Namun terkait siapa pelaku pembakaran dan pembongkaran hingga kini belum jelas pelakunya.

"Setidaknya ada dua gereja yang dibakar massa, yaitu HKI dan satu gereja Katolik. Bahkan tindakan intoleran tersebut telah menimbulkan korban meninggal," ujar Ketua PGI Henriette Hutabarat-Lebang. (gen)