Kemhan Jamin Bela Negara Tak Berujung Komponen Cadangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pendidikan Kilat Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hartind Asrin, mengatakan program bela negara yang akan diselenggarakan pemerintah tidak bernuansa militer. Ia menyatakan bela negara tidak lebih dari pendidikan kewarganegaraan.

"Ini levelnya masih pendidikan kewarganegaaran, belum sampai ke pendidikan militer untuk membentuk komponen cadangan atau komponen pendukung," ujarnya pada diskusi yang digagas Centre for Strategic and International Studies, di Jakarta, Senin (19/10).

Hartind menuturkan melalui kurikulum yang Kemhan persiapkan, warga negara dituntut menguasai dan mengaplikasikan dasar-dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran, dan rela berkorban dalam berbangsa maupun bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta mempunyai kesiapan bela negara baik fisik maupun nonfisik.

Lihat juga: Program Bela Negara Mulai Dibuka Pekan Ini

Mantan atase pertahanan Indonesia untuk Malaysia tersebut mengatakan pengerjaan kurikulum bela negara telah mencapai 80 persen.

Adapun Kemhan akan mengaplikasikan kurikulum yang telah dibahas bersama Kementerian Pendidikan itu ke tiga sasaran, yakni lingkungan pendidikan, kementerian, dan lembaga serta lingkungan pemukiman.

Jika rencana Kemhan berjalan mulus hingga akhir tahun 2015 setidaknya akan ada 4.500 pembina bela negara yang akan diserahi tugas membentuk kader-kader bela negara hingga sepuluh tahun ke depan.

Program pembentukan kader bela negara akan mulai Januari 2016. Setiap warga negara nantinya diminta secara sukarela mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan yang berdurasi lima hari itu. Di akhir pelatihan, peserta akan menerima sertifikat.

Lihat juga: Bertentangan dengan UUD, Bela Negara Harus Disetujui Rakyat

Hartind menyatakan program bela negara bukanlah bentuk militerisme model baru. "Hanya akan ada pengenalan senjata secara standar. Sisanya diskusi," tuturnya.

Mantan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen (purnawirawan) Sudrajat, menuturkan pendidikan kewarganegaraan tidak masuk dalam tugas dan kewenangan Kemhan, melainkan Kemendikbud.

"Pendidikan kewarganegaraan itu tujuannya mendidik masyarakat menjadi warga negara yang baik, sementara bela negara tujuannya adalah latihan militer," ujarnya.

Lihat juga: Pemerintah Dinilai Tak Paham Substansi Peruntukan Bela Negara

Bela negara kata Sudrajat seharusnya berbentuk wajib militer dan berujung pada pembentukan komponen cadangan. Namun menurutnya hal itu tidak akan terwujud selama TNI secara struktural belum berada di bawah Kemhan.

Sudrajat mendorong Kemhan mendeskripsikan program bela negara secara lebih rinci. "Berapa banyak komponen cadangan yang dibutuhkan dan sistem negara mana yang ingin ditiru," katanya. (bag)