SETAHUN JOKOWI-JK
Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Jilid Dua
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Minggu, 25 Okt 2015 10:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai perombakan kabinet menteri atau reshuffle jilid dua perlu segera dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini terkait hasil survei sebanyak 51,26 persen publik menyatakan tidak puas terhadap kinerja Kabinet Kerja.
"Reshuffle jilid dua itu relevan dan dibutuhkan. Itu berangkat dari kebutuhan meningkatkan kinerja," kata Hanta di Jakarta.
Hanta mengatakan, ketidakpuasan publik paling tinggi ada pada bidang ekonomi. Sebanyak 56,53 persen publik menjawab bahwa kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu.
"Kalau mau reshuffle utamakan untuk meningkatkan kinerja. Persoalan dari partai atau bukan itu nomor dua. Kalau tidak menjawab soal kinerja, sulit untuk ada perubahan nantinya, setahun dua tahun lagi kinerjanya begini lagi," ujar Hanta.
Sementara kepuasan tertinggi publik berdasarkan hasil survei itu terdapat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Mayoritas publik (61,96 persen) menilai bahwa Kartu Indonesia Pintar membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
Begitu pula dengan program Kartu Indonesia Sehat. Sebanyak 61,89 persen publik menyatakan KIS membantu meringankan beban masyarakat.
Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet kerja.
Pada reshuffle sebelumnya, Riza menilai sudah cukup baik dengan masuknya beberapa nama di kementerian. Hal itu memberikan harapan baru. Namun menurutnya masih banyak masalah di beberapa kementerian teknis.
"Harapan kami setahun ini ada reshuffle yang bisa membenahi beberapa sektor yang masih tertinggal," ujar Riza.
Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak mau mencampuri urusan reshuffle kabinet kerja. Menurutnya hal itu menjadi hak presiden.
Hasto memandang tantangan di bidang ekonomi setahun belakangan memang tidak mudah. Bahkan pemerintah mengambil kebijakan yang dinilai tidak populer.
Sebagai partai pengusung pemerintahan, PDI Perjuangan banyak menerima kritik dari publik. Salah satunya mengenai rencana proyek kereta api cepat dengan biaya Rp82 triliun.
"Kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang mendengarkan suara rakyat. Kritik ini akan kami sampaikan kepada pemerintah," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat.
Hasto melanjutkan, PDI Perjuangan berharap reshuffle dilakukan melalui pertimbangan yang seksama, peningkatan efektivitas pemerintahan, evaluasi kinerja dan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih baik.
"Jangan sampai misalnya ada menteri yang justru tidak menciptakan kondusivitas di dalam pemerintahan, yang mengambil garis kebijakan politik ekonomi yang berbeda dengan presiden," kata Hasto. (obs)
"Reshuffle jilid dua itu relevan dan dibutuhkan. Itu berangkat dari kebutuhan meningkatkan kinerja," kata Hanta di Jakarta.
Hanta mengatakan, ketidakpuasan publik paling tinggi ada pada bidang ekonomi. Sebanyak 56,53 persen publik menjawab bahwa kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara kepuasan tertinggi publik berdasarkan hasil survei itu terdapat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Mayoritas publik (61,96 persen) menilai bahwa Kartu Indonesia Pintar membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet kerja.
Pada reshuffle sebelumnya, Riza menilai sudah cukup baik dengan masuknya beberapa nama di kementerian. Hal itu memberikan harapan baru. Namun menurutnya masih banyak masalah di beberapa kementerian teknis.
"Harapan kami setahun ini ada reshuffle yang bisa membenahi beberapa sektor yang masih tertinggal," ujar Riza.
Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak mau mencampuri urusan reshuffle kabinet kerja. Menurutnya hal itu menjadi hak presiden.
Hasto memandang tantangan di bidang ekonomi setahun belakangan memang tidak mudah. Bahkan pemerintah mengambil kebijakan yang dinilai tidak populer.
Sebagai partai pengusung pemerintahan, PDI Perjuangan banyak menerima kritik dari publik. Salah satunya mengenai rencana proyek kereta api cepat dengan biaya Rp82 triliun.
"Kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang mendengarkan suara rakyat. Kritik ini akan kami sampaikan kepada pemerintah," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat.
Hasto melanjutkan, PDI Perjuangan berharap reshuffle dilakukan melalui pertimbangan yang seksama, peningkatan efektivitas pemerintahan, evaluasi kinerja dan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih baik.
"Jangan sampai misalnya ada menteri yang justru tidak menciptakan kondusivitas di dalam pemerintahan, yang mengambil garis kebijakan politik ekonomi yang berbeda dengan presiden," kata Hasto. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK