Budi Gunawan Minta Masyarakat Percaya Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengatakan ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk memperbaiki kinerja institusinya. Namun, menurut dia, masyarakat harus turut andil dalam upaya tersebut.

"Masyarakat juga harus percaya Polri, bukan membenci atau menakuti," kata Budi dalam seminar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (27/10).

Jika masyarakat melihat Kepolisian sebagai institusi yang buruk, ujar Budi, maka polisi akan benar-benar menjadi buruk.

"Kalau kita memberikan pisang, kita akan mendapatkan monyet," kata dia.

Dari Polri sendiri, ujar Budi, perlu ada 'revolusi mental' menyeluruh. Polisi perlu melayani masyarakat dengan lebih baik dan sungguh-sungguh.

"Pejabat publik, terutama polisi, harus responsif mewujudkan kepentingan publik," kata Budi.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengakui memang ada masalah-masalah di kalangan Polri. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei CSIS yang menyebut institusinya sebagai lembaga yang tidak dipercayai masyarakat.

Lihat juga: Survei CSIS: Masyarakat Inginkan Reshuffle Jilid II

Ketidakpercayaan masyarakat itu, kata Tito, ada di bidang reserse, kekerasan berlebihan dalam penegakan hukum, dan korupsi dalam penyelesaian kasus. Selain itu, bidang lalu lintas dan karier tidak luput dari catatan.

"Kami sudah menawarkan upaya-upaya perbaikan, di antaranya perbaikan anggaran, aktualisasi doktrin dan kode etik, agen perubahan, serta pemanfaatan informasi dan teknologi," kata Tito.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penempatan Polri sebagai pelaku 'revolusi mental' penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun penempatan Polri sebagai sasaran pun tidak kalah penting.

"Bisa juga dengan upaya sendiri. Polisi mawas diri," kata Tjahjo.

Dalam tataran pemerintah daerah, ujar Tjahjo, polisi dan pemangku kepentingan lain belum bisa bersinergi dengan baik. "Harus ada sinergi agar tidak terjadi konflik," kata dia.

Tjahjo menyebut konflik di Papua dan Aceh sebagai contoh kelemahan sinergi yang dia maksud. Walau demikian, dia menyebut polisi bukan satu-satunya yang bersalah karena sinergi harus dibangun oleh semua pihak.

"Negara kita juga harus tegas. Negara kita bukan negara agama, tapi negara Pancasila," ujar Tjahjo. (agk)