Nasional Peristiwa

Esok Pansus DPRD DKI Serahkan Laporan Sumber Waras ke KPK

Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Kamis, 29 Okt 2015 22:15 WIB
Esok Pansus DPRD DKI Serahkan Laporan Sumber Waras ke KPK
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan desain pembangunan Rumah Sakit Kanker dan Jantung yang akan dibangun Pemprov DKI di atas lahan yang sudah dibeli dari RS Sumber Waras, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/8). (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaaan berkaitan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/10).

Prabowo Soenirman, wakil ketua pansus, ketika dikonfirmasi pada Kamis (29/10) menjelaskan laporan tersebut diserahkan KPK karena pihaknya menemukan adanya indikasi kerugian keuangan daerah dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Baca juga:
Ahok Sebut Rencana Laporan Pansus DPRD ke KPK Sia-sia

Selain itu, menurut politikus Gerindra tersebut, Pemprov DKI juga dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang menginginkan Pemprov DKI mengembalikan anggaran pembelian lahan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita meminta aparat hukum untuk mengambil langkah karena Pemprov DKI tidak mengikuti rekomendasi BPK dan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar," kata Prabowo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ambil pusing mengenai rencana Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jakarta yang akan melaporkan dirinya ke KPK terkait pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.

Menurutnya, laporan tersebut tidak bisa diproses karena BPK Perwakilan Jakarta masih melakukan audit investigasi.

"Ya memang itu haknya dia (DPRD Jakarta) kan, saya pikir lapor lebih bagus ya," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Ahok justru mempertanyakan pansus DPRD Jakarta menemukan temuan apa mengenai pengadaan lahan tersebut.

Baca juga:
DPRD DKI Serahkan Hasil Pansus Sambil Ajak BPK Kerja Sama

Padahal, menurut Ahok, hingga saat ini BPK DKI Jakarta masih belum selesai melakukan audit investigasi. Menurut Ahok, jika audit BPK belum selesai maka laporan dirinya tidak bisa diproses KPK.

"Mereka (BPK) minta audit 60 hari. 60 hari udah selesai. Udah kesimpulan belum? Belum. BPK minta tambahan 20 hari. Bagaimana pansus DPRD bisa ngelaporin? Orang ini ajah (audit BPK) masih belum selesai," ujar Ahok. (ard)