Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Mukhammad Misbakhun berharap semua politikus dan partai politik yang ada di Indonesia tidak mengganggu konsenterasi Presiden Joko Widodo dengan menggulirkan wacana perombakan jilid II di Kabinet Kerja.
Anggota Komisi Keuangan DPR itu menilai saat ini ada upaya yang berusaha menciptakan kondisi agar reshuffle segera dilakukan. Dia pun menyayangkan wacana perombakan kabinet dikait-kaitkan antara dukungan politik dengan imbalan jatah menteri di kabinet.
"Biarkanlah situasi politik yang ada berjalan secara alami jangan terlalu di design sesuai ambisi politiknya masing-masing yang ingin mempunyai jabatan," kata Misbakhun saat dihubungi Rabu (4/11).
Sejak awal, kata Misbakhun, Presiden Jokowi berusaha merancang pemerintahan yang dibentuk sebagai sistem koalisi tanpa syarat. Memposisikan diri dengan memberikan dukungan politik namun meminta syarat imbalan dianggap membuat presiden dalam posisi sulit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suasana kebatinan presiden harus dipahami oleh para pendukungnya supaya koalisi yang dibentuk berjalan senapas dan sehati dengan presiden," kata Misbakhun.
Sejak Partai Amanat Nasional menyatakan sikap memberikan dukungan kepada Istana, tak sedikit pihak yang menggadang partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bakal mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan Jokowi.
Pimpinan Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, bergabungnya PAN dengan pemerintah tidak berarti membuat partai berlambang matahari putih itu keluar dari ikatan Koalisi Merah Putih. Fadli pun mengamini sudah saatnya bagi pemerintah untuk melakukan perombakan jabatan di jajaran menterinya.
Bahkan, kata Fadli, momentum perombakan kabinet secara menyeluruh seharusnya dilakukan sejak jilid pertama. Namun kala itu Presiden Jokowi memilih untuk melakukan perombakan terbatas di level menteri-menteri koordinator.
"Nah sekarang harus pada menteri-menteri teknis lah yang dievaluasi. Kecuali presiden merasa timnya sekarang sudah sangat hebat ya mungkin tidak perlu lagi ada reshuffle," kata Fadli.