Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa tidak ada penggunaan jasa lobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.
Dalam keterangan tertulis, Kemenlu juga memastikan tidak ada anggaran khusus yang dikeluarkan kementerian untuk menggelar pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Barrack Obama.
Senada, Duta Besar Indonesia Budi Bowoleksono menuturkan spekulasi penggunaan pelobi dalam pertemuan Jokowi-Obama sangat tidak berdasar. Sebab, pertemuan tersebut disampaikan melalui saluran diplomatik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.
Presiden Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Amerika Serikat.
Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi kedua Kepala Negara.
Budi menjelaskan dalam mempersiapkan kunjungan, duta besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staff Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkrit baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia.
Serupa, Kemenlu mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara menjadi mitra yang lebih strategis.
"Persiapan intensif ini memungkinkan ditandatanganinya lebih dari 18 perjanjian bisnis senilai lebih dari US$ 20 miliar dan sejumlah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia," dalam keterangan Kemenlu yang diterima CNN Indonesia.
Sebelumnya, pemberitaan diramaikan dengan artikel "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang menuliskan konsultan Singapura disebut membayar pelobi di Las Vegas sebesar USD 80.000 atau sekitar Rp1 miliar guna membantu Presiden Jokowi mengakses Gedung Putih.
Dr. Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London memaparkan hal tersebut di situs New Mandala,
https://asiapacific.anu.edu.au, kemarin (6/11).
Buehler mengungkapkan penggunaan jasa konsultan disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Luhut dengan Menlu Retno Marsudi serta rendahnya kemampuan lobi diplomat Indonesia di Amerika Serikat.
Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi selama 80 menit di Gedung Putih pun dinilai tidak membawa pulang banyak hasil.
(meg)