JK Pastikan Tak Ada Anggaran Lobi di Kunjungan Presiden ke AS

Megiza | CNN Indonesia
Sabtu, 07 Nov 2015 18:11 WIB
Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran kepada pihak luar untuk melobi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Barrack Obama.
Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran kepada pihak luar untuk melobi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Barrack Obama. (REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sebesar US$80.000 untuk melobi pihak lain terkait kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu benar atau tidak (penggunaan jasa konsultan untuk lobi ke Gedung Putih), tetapi Pemerintah Indonesia yang pasti tidak mengeluarkan (uang untuk) itu," kata Kalla di Bandara Sepinggan Balikpapan, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (7/11).

Meski begitu, Wapres belum mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait kebenaran penggunaan jasa perusahaan konsultan untuk melobi supaya Presiden Joko Widodo mendapat akses masuk ke Gedung Putih dan bertemu Presiden Barack Obama.
Namun Menlu Retno, menurut Kalla, telah membantah adanya penggunaan anggaran negara sebesar US$80.000 atau senilai Rp1 miliar untuk melobi pejabat AS.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menlu juga sudah membantah (bahwa itu) bukan Pemerintah. Pemerintah tidak pernah melaksanakan lobi seperti itu. Pemerintah Indonesia ya, saya tegaskan, artinya secara resminya itu tidak," ujar Kalla.

Sebelumnya beredar sebuah artikel yang mengungkapkan adanya kontrak penggunaan jasa lobi oleh perusahaan konsultan asal Singapura Pereira International PTE LTD kepada perusahaan jasa lobi asal Las Vegas R&R Partners Inc.

Artikel tersebut ditulis dan dipublikasikan oleh seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara, Michael Buehler dari School of Oriental and African Studies di London pada Jumat (6/11) melalui situs https://asiapacific.anu.edu.au.

Dalam artikel tersebut dikutip data dari dokumen Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 17 Juni 2015, terkait kesepakatan kerja sama antara Pereira International PTE LTD dan R&R Partner's Inc.

Dengan demikian, R&R Partner's Inc berperan sebagai konsultan bagi para pejabat Indonesia supaya mendapatkan akses ke Washington dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.
R&R Partner's Inc juga menjadi jembatan dalam menyampaikan pentingnya peran Indonesia bagi Amerika Serikat di sektor keamanan, perdagangan, dan ekonomi, kepada orang-orang yang berpengaruh di Gedung Putih. (antara)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER