Regulasi Cegah Guru Jadi Mesin Politik Bakal Dibentuk

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata menyatakan pihaknya sedang menggodok sebuah peraturan untuk memperketat peran guru agar tidak jadi mesin politik.

"Pilkada sebentar lagi. Guru kan sekarang "milik" pemerintah daerah. Makanya kami mau buat regulasi sebaik mungkin supaya guru tidak jadi tim sukses," kata Pranata saat dijumpai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Pilihan Redaksi Ahok: UU Aparatur Sipil Negara Sudah Atur Guru Honorer Pemerintah Putuskan Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Ragam Permasalahan Guru: Kesejahteraan Hingga Ketimpangan Pemerintah: Ijazah Mahasiswa di Kampus Bermasalah Tak Diakui

Ia menjelaskan regulasi tersebut kini sedang dibahas dan dipersiapkan untuk tahun depan. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur guru secara lebih ketat agar tidak sampai jadi alat politik.

Di beberapa daerah kata dia, guru atau kepala sekolah dijadikan tim sukses politik. Kalau kalah guru yang mendapat ‘sanksi’ yakni dipidanakan.

"Kami akan buat regulasi agar kepala sekolah serta guru terbebas soal kepentingan politik seseorang, kelompok, atau organisasi," kata Pranata.

Ia mengatakan regulasi ini akan dibuat dalam bentuk peraturan menteri. Alasannya agar makin jelas bahwa guru tidak boleh membela kepentingan sekelompok pihak yang berbau politik.

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan saat ini guru telah digunakan sebagai alat politik di daerah. Mereka kerap dijadikan tim sukses untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu.

ICW menemukan fakta bahwa guru kerap dijadikan objek kepentingan politik di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pandeglang, Banten. Guru dijadikan sebagai "pembuangan" bagi pegawai negeri yang tidak mendukung pemenangan pemilihan. (bag)