Kapolda: Aksi Guru Honorer Jangan Menutup Jalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengharapkan aspirasi yang disampaikan peserta aksi yang diselenggarakan guru honorer dapat berjalan tertib dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

“Tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain," kata Tito saat ditemui di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (15/9).

Pilihan Redaksi Ahok: UU Aparatur Sipil Negara Sudah Atur Guru Honorer Dari DPR, Ribuan Guru Honorer Sambangi Kemenpan RB Unjuk Rasa 20 Ribu Guru Honorer, Kawasan Senayan Macet Parah Minta Jadi PNS, 20 Ribu Guru Honorer Negosiasi dengan Menteri

Jenderal bintang dua ini mengatakan pihaknya sudah menerima banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan aksi dari guru honorer yang menimbulkan kemacetan di beberapa titik. Ia meminta kepada perwakilan guru agar tak melakukan hal yang menyebabkan antipati masyarakat.

"Aspirasi rekan-rekan guru ini sudah disorot media, dan publik sudah tahu apa yang disampaikan. Tapi simpati ini jangan berubah jadi antipati karena terjadinya kemacetan dimana-mana," kata Tito.

Tito menyampaikan dukungannya kepada peserta aksi untuk melakukan penyampaian pendapat. Namun, ia juga mengimbau agar peserta aksi tidak melakukan aksi menutup jalan yang dapat menimbulkan kemacetan.

Massa aksi guru honorer sampai sejauh ini masih terus menanti hasil tindak lanjut dari 10 tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa. Mereka saat ini sedang menunggu rapat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR. (Baca: Demo Guru Honorer Sampaikan 10 Rincian Tuntutan)

Sebelumnya, pertemuan antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) belum dapat mengakomodasi semua tuntutan guru dan berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan pihaknya melakukan rapat dengan Komisi II DPR untuk menindaklanjuti sepuluh tuntutan yang diajukan guru honorer. (Baca: Pemerintah dan DPR Rapat Sikapi Tuntutan Guru Honorer)

Yuddy menjelaskan Kemenpan RB tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR. Untuk itu, ia mengatakan setelah rapat tersebut, rumusan kebijakan mungkin akan bisa dikeluarkan. (obs)