Bukan Membaik, Golkar Masuk ke Babak Baru Berlarutnya Konflik

Basuki Rahmat N | CNN Indonesia
Senin, 09 Nov 2015 10:19 WIB
Keputusan kasasi MA atas sengketa Partai Golkar yang berisi empat poin penting dinilai sama sekali tak memutuskan keabsahan salah satu kubu yang berkonflik.
Ketum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan menggelar Munaslub pada 2016 mendatang, Selasa (3/11). (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar pasca terbitnya Keputusan Kasasi Mahkamah Agung harusnya membawa angin segar untuk menuju rekonsiliasi yang utuh dan menyeluruh. Namun forum Silatnas malah menjadi babak baru berlarutnya konflik Partai Golkar.

Menurut Sirajuddin keputusan kasasi MA atas sengketa Partai Golkar yang berisi empat poin penting sama sekali tidak memutuskan keabsahan salah satu kubu yang berkonflik. Secara substansi pesan yang tidak tertuang dalam amar putusan MA menginginkan konflik Partai Golkar dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi.

Empat poin yang terkandung dalam putusan kasasi MA pertama yaitu mengabulkan sebagian gugatan Aburizal; kedua, membatalkan SK Menkumham; ketiga, mencabut SK Kemenkumham; keempat, menolak selebihnya gugatan Aburizal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono harus duduk bersama untuk membahas secara teknis bagaimana meretas jalan baru menuju Munas Bersama, sebagai bentuk komitmen mengakhiri konflik, demi kejayaan Partai Golkar,” tutur Sirajuddin kepada CNN Indonesia, Senin (9/11).

Sirajuddin mengingatkan doktrin Siaga Karya Gatra Praja serta Ikrar Panca Bakti yang selalu dibacakan oleh seluruh kader Partai Golkar di setiap aktivitasnya tidak lagi menjadi magnet yang bisa menyadarkan para elite Golkar untuk menghentikan perpecahan.

Dia menegaskan, cita-cita bersama dalam membangun kejayaan Partai Golkar harus ditempatkan di atas kepentingan individu dan kelompok. Partai Golkar yang selama ini menempatkan dirinya sebagai pengawal dan pengamal Pancasila dan UUD 1945, tidak terkorelasi dalam penyelesaian konflik. “Sejatinya Partai Golkar menjadi agen pembaharu dalam pembangunan, serta berwatak setia kawan. Semuanya itu sirna ditelan arus konflik,” kata Sirajuddin. (Baca: Slogan 'Suara Golkar Suara Rakyat' Telah Berubah)

Sirajuddin melanjutkan, islah terbatas yang diinisiasi oleh Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla hanya berjalan sebatas pada kepentingan mengusung calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada tahap I Desember mendatang. “Seyogyanya islah terbatas itu menjadi pintu masuk islah yang utuh,” ucapnya. (Baca: DPD Golkar Kubu Agung Desak Munas Segera Digelar)

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil kongres di Papua itu menyatakan konflik internal Golkar selama satu tahun terakhir membawa dampak buruk yang begitu luar biasa. “Kepengurusan terbelah dua, dari pusat sampai di tingkat desa, individu dari kubu larut dan terbuai arus konflik, masing-masing menyatakan dirinya benar dan untuk kejayaan Partai Golkar. Namun itu semua utopis dengan realita yang ada,” tuturnya.

Sirajuddin menyesalkan hampir setiap hari media massa serta media sosial menyuguhkan konflik Golkar yang berisi kedua kubu saling hujat dan menggugat, yang dari itu semua seolah-olah ruang komunikasi politik tertutup rapat untuk membangun resolusi konflik menuju penyatuan yang utuh dan menyeluruh. (Baca: 'Munas Golkar Belum Bisa Dibicarakan Sekarang')

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Bali Akbar Tandjung mengatakan semangat bersatu di antara dua kubu yang berkonflik sangat tinggi. Namun, ujar Akbar, masih ada hal-hal yang harus disepakati dulu di antara dua kubu terkait pihak Agung yang masih menempuh jalur hukum dalam penyelesaian kisruh Golkar.

“Kami tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan pihak Pak Agung. Komunikasi politik juga tetap jalan,” kata Akbar kepada CNN Indonesia. (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER