RJ Lino Dicecar Soal SK Tata Cara Pengadaan Barang
CNN Indonesia
Selasa, 10 Nov 2015 10:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) telah memeriksa Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) terkait dugaan korupsi di perusahaannya. Pada pemeriksaan, bos perusahaan pelat merah ditanya soal tata cara pengadaan 10 mobile crane yang dipermasalahkan.
Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta saat dikonfirmasi, Selasa (10/11), mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan terkait Surat Keputusan Direksi tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, turut ditanyakan pula soal Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
Dia juga membenarkan pemeriksaan tersebut masih akan dilanjutkan pekan depan. "Tidak perlu pemanggilan, saat pemeriksaan (Lino) sudah setuju akan datang. Untuk waktunya belum tahu, tergantung dia," kata Adi.
Sementara itu, Lino sendiri mengaku hanya ditanyai soal gambaran besar tugas dia sebagai Direktur Utama. "Bicaranya dalam artian yang besar, yang holistik. Detil itu ada masing-masing tanggungjawabnya sendiri."
Lino juga mengatakan siap kembali lagi pekan depan untuk menghadiri pemeriksaan berikutnya. Dia mengatakan pemeriksaan yang berlangsung sembilan jam itu bukan pemeriksaannya terakir.
Kasus ini berawal pada penemuan 10 mobile crane yang tidak dikirimkan ke tempat yang direncanakan. Delapan pelabuhan berbeda yang awalnya akan menerima alat-alat berat itu belakangan diketahui justru tidak membutuhkan.
Karena itu, penyidik menduga ada motif korupsi di balik pengadaan alat-alat tersebut. Namun, Lino beralasan perubahan penempatan 10 mobile crane itu terjadi lantaran ada perubahan kebutuhan sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan.
Dewan Direksi, kata dia, sepakat mobile crane itu lebih dibutuhkan di Tanjung Priok yang sedang menata pola layanan di setiap terminalnya ketimbang delapan perusahaan yang direncanakan. Pelabuhan itu di antaranya adalah cabang Banten, Panjang, Palembang, Jambi, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon dan Bengkulu.
"Tidak benar jika pengadaan mobile crane merugikan negara karena kemahalan. Faktanya, harga pengadaan lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan perusahaan," kata Lino dalam keterangan tertulisnya.
Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta saat dikonfirmasi, Selasa (10/11), mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan terkait Surat Keputusan Direksi tentang Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, turut ditanyakan pula soal Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
Sementara itu, Lino sendiri mengaku hanya ditanyai soal gambaran besar tugas dia sebagai Direktur Utama. "Bicaranya dalam artian yang besar, yang holistik. Detil itu ada masing-masing tanggungjawabnya sendiri."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, penyidik menduga ada motif korupsi di balik pengadaan alat-alat tersebut. Namun, Lino beralasan perubahan penempatan 10 mobile crane itu terjadi lantaran ada perubahan kebutuhan sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan.
"Tidak benar jika pengadaan mobile crane merugikan negara karena kemahalan. Faktanya, harga pengadaan lebih rendah dibandingkan yang dianggarkan perusahaan," kata Lino dalam keterangan tertulisnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK