Polri Siap Usut Pelanggaran Hukum Petral

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan institusinya siap mengusut dugaan pelanggaran hukum di Pertamina Energy Service Ltd (Petral). Hal itu didapatkan berdasarkan hasil audit forensik terhadap perusahaan tersebut.

"Kalau diserahkan ke polisi pasti kami tindak lanjuti," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (13/11).

Pilihan Redaksi Pertamina akan Tagih Piutang US$ 46 Juta dari Mitra Petral Pertamina Habiskan US$ 1 Juta untuk Audit Petral Pertamina Diminta Periksa ISC dan Eks Direktur Terkait Petral Rizal Ramli Desak Hasil Audit Petral Dibawa ke Ranah Hukum

Badrodin mengatakan, hasil audit Petral nantinya belum tentu diserahkan ke Polri. Bisa jadi, kata dia, kasus tersebut justru diserahkan pengusutannya kepada Kejaksaan Agung. "Belum tentu diserahkan ke polisi, kalau diserahkan ke polisi, tergantung temuannya apa," kata Badrodin.

Ketika ditanya apakah institusinya sudah mempunyai temuan sendiri terkait dugaan pelanggaran hukum di anak perusahaan Pertamina itu, Badrodin menampik. "Itu kan audit, nanti rancu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mendesak hasil audit forensik yang dirilis perusahaan asal Australia KordaMentha itu segera diproses untuk mengetahui siapa saja pihak yang diduga mengutip rente dari transaksi pengadaan minyak ke Pertamina selama ini.

Seperti diketahui, dalam konfrensi persnya beberapa hari lalu Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memaparkan terdapat tiga temuan utama dari audit yang dilakukan terhadap Pertal.

Dwi mengungkapkan, hasil audit menemukan adanya kebijakan manajemen PES yang membatasi ruang gerak perusahaan minyak nasional (NOC) untuk menjadi peserta di dalam pelaksanaan tender pengadaan minyak mentah dan BBM impor.

Sementara dalam temuan kedua, diketahui terjadi kebocoran informasi rahasia mengenai detail pelaksanaan tender. Sementara temuan ketiga, Dwi bilang adanya kebocoran informasi tadi membuat ada pihak eksternal yang memengaruhi penentuan pemenang tender.

"Ada juga kejanggalan dalam penunjukan penyedia jasa marine service dan inspektor. Jadi hal-hal ini yang menjadi anomali dalam pengadaan PES yang menyebabkan harga minyak dan produk minyak lebih tinggi," kata Dwi. (meg)