Bakamla Tunda Kerja Sama dengan Penjaga Laut AS
Abraham Utama | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 11:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) memutuskan untuk menunda penandatanganan kerja sama dengan Coast Guard Amerika Serikat. Keputusan itu diambil ketika Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit bersama rombongan Presiden Joko Widodo tiba di AS, akhir Oktober lalu.
Mamahit mengatakan, penundaan dilakukan karena ada isi kerja sama yang tidak menguntungkan Bakamla.
"Ada masalah teknis yang harus kami sempurnakan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/11) malam.
Perjanjian yang hendak disepakati dua badan keamanan laut itu merupakan implementasi dari kerja sama maritim yang telah lebih dulu ditandatangani kedua negara.
Mengutip pernyataan Gedung Putih pada situs mereka, satu dari beberapa tujuan pertemuan antara Jokowi dan Obama adalah mempererat kerja sama maritim yang meliputi keamanan, ekonomi, penukaran sumber daya dan teknologi maritim serta konservasi perikanan.
Penanganan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia juga masuk dalam isi nota kesepahaman di bidang maritim itu.
"Kami kan lembaga baru, sementara coast guard AS sudah berusia ratusan tahun," kata Mamahit tentang latar belakang kerja sama Bakamla dan US Coast Guard.
Secara singkat, Mamahit menuturkan, perjanjian yang urung ditandatanganinya tersebut mengatur soal pendidikan dan latihan bersama yang bertujuan meningkatkan kapasitas personel Bakamla.
Bakamla berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jokowi lantas meneken Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksananya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali mengatakan, Bakamla harus segera menuntaskan transformasi organisasi agar dapat secara efektif menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kemarin malam, Luhut menargetkan tahun depan transformasi itu harus sudah selesai. "Sedang kami kerjakan secepatnya. Kuartal pertama tahun depan selesai," katanya. (sur)
Mamahit mengatakan, penundaan dilakukan karena ada isi kerja sama yang tidak menguntungkan Bakamla.
"Ada masalah teknis yang harus kami sempurnakan," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/11) malam.
Perjanjian yang hendak disepakati dua badan keamanan laut itu merupakan implementasi dari kerja sama maritim yang telah lebih dulu ditandatangani kedua negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia juga masuk dalam isi nota kesepahaman di bidang maritim itu.
Secara singkat, Mamahit menuturkan, perjanjian yang urung ditandatanganinya tersebut mengatur soal pendidikan dan latihan bersama yang bertujuan meningkatkan kapasitas personel Bakamla.
Bakamla berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan. Jokowi lantas meneken Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksananya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali mengatakan, Bakamla harus segera menuntaskan transformasi organisasi agar dapat secara efektif menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kemarin malam, Luhut menargetkan tahun depan transformasi itu harus sudah selesai. "Sedang kami kerjakan secepatnya. Kuartal pertama tahun depan selesai," katanya. (sur)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK