Pasalnya, lobi ataupun proses tawar menawar juga penjajakan pembelian alat militer merupakan urusan dan kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Dia pun menyatakan, komisinya selama ini tidak pernah mencampuri masalah pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.
"Komisi I saja tidak mencampuri urusan Kementerian Pertahanan, kok ini jauh sekali melompat," kata Martin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bernegosiasi soal itu, itu kan bukan urusan DPR. Karena itu adalah urusan instansi terkait yang membidangi, karena dia yang tahu spesifikasinya apa, kemampuannya bagaimana yang harus dibeli," ujar Martin.
"Jadi saya melihat dia jadi Ketua DPR, sudah betul-betul merubah orientasinya. Tapi saya lihat belakangan ini kok belum juga, orientasi bisnisnya masih kuat," ujar Martin.
Meski demikian, Martin belum mengetahui secara jelas perihal lobi yang dilakukan oleh politikus Golkar itu. Namun, jika hanya berbasa-basi menurutnya hal itu tidak terlalu bermasalah.
Kabar tersebut muncul dalam pemberitaan yang ditulis media massa Jepang, The Japan Times. Tanggal 12 November lalu The Japan Times menulis, Setnov menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara.
Pada artikel tersebut tertulis, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa itu merupakan jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.
Mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, The Japan Times menulis, Setnov mengapresiasi kontribusi aktif dan kerja sama efektif Jepang menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, termasuk Laut China Selatan. (pit)