Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi atau yang biasa dikenal dengan Projo mengecam keras kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI dalam "Skandal Freeport".
"Peristiwa ini sungguh memalukan dan merusak nama baik pemimpin nasional kita. Nama pemimpin pilihan dan harapan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jokowi adalah pemimpin yang tak memiliki beban masa lalu,” ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo kepada wartawan, Selasa (17/11).
Karena itu, lanjut Budi, proses hukum harus dilakukan. “Peristiwa ini sangat menyakiti hati rakyat,” ujar Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menyatakan sikap pemerintah sudah jelas sejak awal bahwa perpanjangan kontrak karya Freeport akan dibicarakan dua tahun sebelum kontrak itu habis atau tahun 2019.
Menurut Budi kalau dipercepat maka akan banyak dugaan dan kecurigaan. “Kita ikuti saja aturan dan hukum yang berlaku. Kami mendukung peristiwa ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” kata dia.
Dia menegakan bahwa siapa pun yang menggunakan nama Presiden harus bertanggung jawab. “Presiden Jokowi adalah simbol harapan rakyat. Jangan khianati kepercayaan yang sudah diberikan rakyat. Nawa Cita jangan di biarkan mati muda oleh siapa pun.”
Nama-nama yang sudah disebut dalam laporan menteri ESDM, kata Budi, harus diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
"Soal nasib perpanjangan kontrak Freeport harus dibuat transparan dan digunakan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan bangsa dan juga rakyat Papua,” tutur Budi.
Budi menambahkan Projo percaya Presiden Jokowi adalah pemimpin yang jujur dan amanah. “Beliau menjadi presiden karena keringat dan air mata rakyat yang merindukan perubahan. Saatnya kita membersihkan bangsa ini dari para predator dan srigala-srigala berbulu domba," kata Budi.
(obs)