Toleransi Jokowi Untuk Anggota Kabinet Dinilai Cukup Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa, berpendapat bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerahkan perkara dugaan pencatutan namanya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebagai sikap yang benar.

Suharso menuturkan, meski sebagai anggota Wantimpres dirinya tidak bisa memberikan evaluasi sikap presiden dan wakil presiden untuk kasus seperti ini, namun ia berpendapat bahwa menghindari kegaduhan adalah keputusan terbaik yang bisa diambil untuk saat ini.

Pilihan Redaksi Perombakan Kabinet Dianggap Tidak Tepat Dalam Waktu Dekat Menteri Nonparpol Dinilai Lebih Baik Ketimbang dari Parpol Tak Transparan, Menteri Era Orde Baru Kritik Sudirman Said Rizal Ramli: Perombakan Menteri Jilid II Akhir 2015

"Saya kira Presiden sudah benar, jadi karena ini dilaporkan ke DPR dan DPR punya instrumen di sana, ya silahkan diselesaikan lewat (instrumen) itu," ujar Suharso di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).

Menurut Suharso, Jokowi telah diberondong banyak kegaduhan sejak ia terpilih Oktober tahun lalu, mulai pembentukan kabinet, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, dan beberapa masalah lainnya.

Namun, dia mengaku salut dengan ketenangan sang kepala negara dalam memahami dan menghadapi persoalan-persoalan tersebut.

"Yang jadi persoalan, kalau anggota kabinet tidak paham soal itu. Artinya, tingkat toleransi Presiden itu sudah luar biasa, biasanya Presiden itu zero-tolerance untuk hal-hal yang tidak ini kan," katanya.

Ia menambahkan, "tapi saya lihat ini sudah cukup besar toleransi Presiden dengan hal-hal kegaduhan yang ditimbulkan oleh subordinatnya."

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, silang pendapat yang terjadi di antara anggota Kabinet Kerja merupakan suatu hal yang tidak pas.

Menurutnya, setiap masalah seharusnya dilaporkan dan diselesaikan secara internal.

Oleh karena itu, Suharso berharap ke depan tidak ada lagi kegaduhan yang muncul. Alasannya, pada 2018 seluruh pihak akan memikirkan pemilu selanjutnya, padahal saat ini masih ada agenda-agenda program prioritas pembangunan yang harus difokuskan.

Jika program-program prioritas tidak berjalan, imbuhnya, maka negara akan dirugikan dan Presiden akan disalahkan.

"Kan kita ini yang penting fokus pada pembangunan kita semua, bagaimana menaikkan daya beli masyarakat, kan yang dihadapi itu. Jadi semua fokus ke sana, tapi yang terjadi kan (tidak begitu). Menurut kami di Wantimpres, kasihan Presiden," ujarnya. (meg)