Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang mengaku tidak peduli terhadap langkah Fraksi Partai Golkar yang menyatakan akan membantu Ketua DPR Setya Novanto dalam kasusnya. Ia ingin sidang yang terbuka dan tanpa intervensi.
"Membantu? Silahkan saja. Ini kan masalah kode etik, ya silahkan. Mau membantu, mau menggendong, kami tidak urusan," ucap Junimart, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11).
Junimart juga heran dengan harapan dari Fraksi Partai Golkar yang menginginkan agar tidak menjatuhi hukuman berat kepada Setya Novanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, Junimart menuturkan, masyarakat melakukan kontrol dan mengawasi kinerja MKD. Sehingga, dia mengharapkan persidangan kasus ini akan terbuka untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengintervensi.
"Kami berharap persidangan ini terbuka untuk umum agar tidak bisa diintervensi. Kalaupun ada orang yang bermaksud untuk itu," ujar Junimart.
Meski ada anggota MKD yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Junimart menegaskan pihaknya akan memutuskan sesuai dengan objektifitas. Hal ini dikarenakan, dalam sumpah jabatan, anggota MKD harus membuang kepentingan-kepentingan dari fraksi.
"Jadi, kalaupun ada misalnya anggota yang punya kepentingan sama fraksi, saya kira tidak tempatnya dia di MKD," ucap Junimart.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, sebelumnya berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersikap bijak dalam memproses kasus yang kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
"Kami minta MKD bijaksana tidak memberikan sanksi yang berat kepada Novanto," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11).
Terkait instruksi Partai Golkar yang membantu Setya Novanto melalui kader di MKD, Bambang menjelaskan bahwa komunikasi itu dilakukan secara informal. Hal ini hanya untuk mengingatkan bahwa kader Golkar di MKD bersikap adil dan mendorong kasus diproses secara transparan.
(gir/gir)