Agung Laksono Minta Mahkamah Dewan Cepat Usut Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR bekerja cepat dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik berupa pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam lobi PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto. 

Agung berpendapat, kerja cepat diperlukan agar publik mengetahui kebenaran sehingga tidak timbul lagi kegaduhan. Menurut Agung, saat ini dia masih berpegang pada asas praduga tidak bersalah terhadap Setya.

"Saya harap MKD bekerja cepat tetapi cermat, objektif dan 'tidak masuk angin', ujar Agung Laksono.

Lihat juga: Petisi Tuntut Sidang Terbuka Setya Didukung 13 Ribu Orang

Agung juga meminta agar persidangan di MKD terhadap Setya dilakukan secara terbuka. Sebab termasuk pelanggaran berat apabila terbukti Setya 'menjual' nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla demi mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

Sidang MKD nantinya akan menjadi dasar sikap Dewan Pimpinan Pusat Golkar terhadap Setya Novanto. Oleh karena itu Agung akan melihat perkembangan penyelidikan yang dilakukan MKD.

"Kami menunggu konfirmasi tentang pelanggaran dan kesalahan etika yang dilakukan SN (Setya Novanto) dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jika terkonfirmasi MKD dugaan itu benar, tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan Ketua DPR. Dari sudut etika, itu merupakan pelanggaran berat," ujar Agung.

Lihat juga: Golkar Minta Mahkamah Dewan Tak Hukum Berat Setya Novanto

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie meyakini Setya Novanto tak bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia demi meloloskan perpanjangan kontrak. Bahkan dia telah meminta anggota Fraksi Golkar di MKD mengawal proses persidangan Setya.

Pemeriksaan MKD terhadap Setya, jika menurut rencana semula, akan berlangsung hari ini. Saat ini beberapa anggota DPR telah menggulirkan mosi tidak percaya terhadap Setya. Mereka ialah Adian Napitupulu dari PDIP, Inaz Nasrullah Zubir dari Hanura, Arifin Hakim Toha dari PKB, dan Taufiqulhadi dari NasDem. Mereka semua berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.

Mosi tidak percaya, kata Taufiqulhadi, digelontorkan sebagai bentuk dukungan moral terhadap MKD agar memproses serius dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya, sekaligus wujud tekanan untuk Setya agar mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Sementara itu, Setya dalam konferensi pers di DPR membantah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan dengan MS tersebut. “Saya tidak membawa nama-nama mereka. Saya sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika Serikat, atau perusahaan AS di mana pun. (Saham) itu tidak gampang diberikan. Rp100 ribu saja betul-betul harus dilaporkan, apalagi saham,” ujar politikus Golkar itu.
(utd)