Seskab Yakin Perkara Freeport Tak Ganggu Kinerja Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpendapat pencatutan nama Presiden Jokowi dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja kabinet.

Lihat juga: Jokowi Kantongi Bukti, Istana Ultimatum Makelar Freeport

"Pertanyaan akan mengganggu kinerja kabinet atau enggak, saya jawab enggak," ujar politikus yang akrab disapa Pram itu di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta.

Perkara pencatutan nama Presiden itu sudah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) sehingga organ DPR tersebut yang memiliki kewenangan penuh untuk memanggil siapapun yang dianggap perlu diperiksa, termasuk salah satu menteri koordinator yang namanya ikut disebut-sebut dalam kasus itu.

Soal apakah Presiden juga akan memanggil menteri yang namanya disebut-sebut itu, Pram menyatakan hal itu merupakan urusan Presiden.

"Urusan Presiden memanggil menteri atau tidak. Presiden mempunyai kebijakan," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Yang jelas, kata Pram, Presiden sudah mengetahui detail persoalan yang terjadi, dan saat ini Jokowi memilih untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraannya.

Lihat juga: Tiba dari Australia, Luhut akan Klarifikasi Pencatutan Nama

Menurut Pram, Presiden sama sekali tidak ingin terlibat dalam polemik terkait PT Freeport Indonesia. Alasannya, ada atau tidak ada polemik, tidak akan mempengaruhi keputusan yang sudah diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden soal PT Freeport Indonesia.

"Presiden sudah menggariskan kepada Menteri ESDM apa yang harus dilakukan berkaitan dengan keputusan Freeport. Jadi harus dipisahkan antara persoalan Freeport-nya sendiri dengan persoalan yang disampaikan Pak Sudirman di MKD," kata Pram.

Menteri Sudirman telah melaporkan adanya anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport. Sebagai imbalannya, politikus tersebut menjamin kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu dapat diperpanjang.

Selain meminta jatah saham yang katanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, politikus tersebut juga diduga meminta jatah 49 persen saham pembangkit listrik di Papua. (meg)