Jokowi Minta Puluhan Ribu Peraturan Dihapus

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian mengurangi aturan yang dimiliki hingga separuhnya. Aturan yang terlalu banyak dinilai malah membelenggu kerja pemerintah.

Saat ini, kata Jokowi, ada 42 ribu lebih peraturan. Dari mulai peraturan presiden, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri.

Lihat juga: Jokowi Minta Menteri Fokus Kerja, Bukan Jadi Komentator

"Tahun depan harus hilang minimal separuh di setiap kementerian," kata Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12).

Ia menekankan, aturan yang ruwet dan tak fleksibel yang justru menggangu kerja pemerintah yang harus dihapus.

Jokowi mencanangkan mulai Januari nanti semua unsur pemerintah harus berlari cepat. Tahun 2015 tinggal tiga pekan lagi. Ia mengaku bakal segera menggelar evaluasi kinerja tahunan pemerintah.

Dari evaluasi nanti bisa diketahui apa saja yang sudah dicapai dan belum tercapai selama satu tahun terakhir.

Lihat juga: Jokowi Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pilkada

Ke depan ia juga berharap, pemerintah tak bekerja monoton dan terjebak dalam rutinitas. Orientasi kerja harus mengarah pada hasil yang dicapai.

"Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan orientasi prosedur. Orientasi kita adalah orientasi hasil, prosedur itu mengikuti. Ini harus dibalik total," kata Jokowi.

Sidang yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini membahas beberapa isu pokok, di antaranya penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran, program prioritas dan pemanfaatan anggaran tahun 2016, permasalahan yang belum selesai di tahun 2015, dan antisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Hampir semua menteri dan pejabat tinggi negara hadir dalam rapat ini. (sur)