MKD: Keterangan Setya Biasa Saja, Bukan Rahasia Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding berpendapat tak ada rahasia negara dalam persidangan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto. Padahal, Setya berkeras persidangannya dilakukan secara tertutup karena ada banyak hal yang sifatnya menyangkut masalah rahasia negara.

"Tidak ada rahasia negara. Biasa saja. Banyak hal tidak dijawab," ujar Sudding saat dihubungi, Selasa (8/12).

Setya dimintai keterangan kurang lebih selama empat jam. Saat itu, Setya sama sekali tidak menjawab seluruh pertanyaan seputar rekaman pembicaraannya bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Pengusaha Riza Chalid.

Lihat juga: Alamat Rumah Misterius, MKD Belum Bisa Panggil Riza Chalid

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie ini hanya menyampaikan nota pembelaannya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudding mengatakan, Setya mengklaim telah memberikan klarifikasi melalui nota pembelaan tersebut.

Politikus Partai Hanura ini mengatakan MKD telah berkeras meminta agar persidangan Setya dilakukan secara terbuka. Sebab, Setya Novanto merupakan teradu dari laporan yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said. Selain itu, dua persidangan sebelumnya juga dilakukan secara terbuka.

"Kami berkeras untuk dibuka. Tapi dia meminta sidangnya ditutup karena rahasia negara. Ternyata, tidak ada hal yang bersifat rahasia negara," katanya.

Lihat juga: Bambang Soesatyo: Pemimpin DPR Mainkan Politik Saling Kunci

Senada, Anggota MKD Guntur Sasono mengatakan nota pembelaan Setya Novanto sama sekali tidak mengandung unsur rahasia negara. Sebab, sebagian besar poin di dalamnya telah disampaikan di sejumlah kesempatan. Pembelaannya sama sekali menyangkut substansi atau isi rekaman pembicaraan berdurasi 87 menit itu.

"Menurut saya dtar saja. Di luar itu, dia baru mau jawab," kata Guntur.

Sebelumnya, Anggota MKD Akbar Faisal mengatakan hanya tujuh orang yang berkeras meminta persidangan Setya dilakukan terbuka. Mereka adalah Akbar Faisal (NasDem), Syarifuddin Sudding (Hanura), Guntur Sasono (Demokrat), Darizal Basir (Demokrat), Junimart Girsang (PDIP), Ahmad Bakrie (PAN) dan Sukiman (PAN). (sip)