Nikita Mirzani Dibina di Panti Kementerian Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan menegaskan bahwa panti sosial tempat Nikita Mirzani diamankan saat ini bukanlah panti yang dikelola oleh Dinsos DKI.

Usai diamankan oleh Sub Direktorat Perjuadian dan Asusila Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tadi malam, artis yang diduga menjadi korban prostitusi online itu, saat ini dipastikan berada di panti milik Kementerian Sosial, di Cipayung, Jakarta Timur.

Pilihan Redaksi Polisi Bantah Istilah Penjebakan Saat Tangkap Nikita Mirzani Nikita-PR Bukan Pertama Kali Terkait Prostitusi Online Ahmad Dhani Benarkan Ada Janji Temu dengan Nikita, Tapi Batal Nikita Mirzani dan PR Ditangkap dalam Posisi Telanjang

"Itu bukan panti kami, yang di Cipayung itu milik Kemensos," ujar Masrokhan saat dikonfirmasi, Jumat (11/12).

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan mengomentari masalah prostitusi tersebut. "Aduh itu jangan tanya aku deh," ujar Ahok di Balai Kota DKI.

Sebelumnya, Nikita dan seorang wanita berinisial PR diamankan di Hotel Indonesia Kempinski pada Kamis (10/12) malam.

Setelah diperiksa penyidik, Nikita Mirzani dan PR akhirnya dipindahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan penilaian terhadap keduanya. Polisi menilai, Nikita dan PR merupakan korban sehingga tidak dapat dikenakan pidana.

Sementara itu, dua orang yang lain yang diduga sebagai muncikari, yaitu F dan O diduga bersalah dan dikenakan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.

Selain itu, para pengguna jasa prostitusi tersebut juga akan dikenakan pidana dengan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Pasal tersebut menegaskan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(meg/meg)