Partisipasi Pilkada Rendah Karena Masyarakat Jenuh dan Apatis
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Sabtu, 12 Des 2015 14:39 WIB
Ternate, CNN Indonesia -- Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di delapan kabupaten dan kota di Maluku Utara, 9 Desember lalu, terbilang rendah. Pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Ridha Adjam mengatakan, salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat jenuh dan apatis berpartisipasi dalam pesta rakyat tersebut.
Menurut Ridha, kejenuhan terjadi karena dalam dua tahun terakhir, masyarakat menghadapi empat kali pelaksanaan pemilu yakni pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan terakhir pemilihan bupati/wali kota.
“Selain itu, ada sikap apatis masyarakat tehradap pilkada, terutama kelompok masyarakat yang selama ini kurang merasakan hasil pembangunan,” kata Ridha di Ternate, Sabtu (12/12), sebagimana dilansir Antara.
Ridha menjelaskan, sikap apatis itu terjadi karena pengalaman yang dirasakan publik selama ini bahwa siapapun yang terpilih dalam pilkada tidak akan membawa perubahan berarti untuk kehidupa mereka. Alasan lain, calon kepala daerah itu tidak sesuai dengan kriteria.
“Calon kepala daerah menyampaikan janji, tetapi setelah terpilih lupa dan bahkan justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Ini membuat masyarakat apatis," ujar Ridha.
Ridha meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah, dan partai politik menjadikan hal ini sebagai perhatian penting. Karena kunci utama pilkada ada dalam tingkat paritisipasi publik.
“Salah satu cara yang bisa dilakukan partai adalah ketika memilih calon yang diusung dalam pilkada harus didasarkan atas aspirasi masyarakat, bukan karena keinginan parpol,” tuturnya.
KPU di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara menargetkan partisipasi pemilih minimal mencapai 77 persen. Namun faktanya, pemilih di Kota Ternate hanya mencapai sekitar 58 persen dari daftar pemilih tetap sebanyak 150 ribu pemilih. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
Penurunan Terjadi di Cilegon
KPU Kota Cilegon, Banten, menyebut partisipasi pemilih pada pilkada setempat menurun dibanding Pemilihan Presiden 2014. Ketua KPU Kota Cilegon Fathullah Hasyim mengakui, partisipasi pilkada 2015 menurun menjadi hanya 63,19 persen atau 187.978 dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 297.472 orang.
Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 mencapai 78 persen dari DPT sebanyak 227.086 orang. Menurunya partispasi itu berdasarkan data rekapitulasi dari 632 tempat pemungutan suara (TPS).
"Kami menilai penurunan partisipasi pemilih itu masih hal wajar," kata Fathullah di Cilegon, sebagaimana dilansir Antara.
Manurut Fathullah, partisipasi pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu berbeda dengan pemilihan kepala negara. Partisipasi pemilihan presiden lebih besar karena menyangkut nasib bangsa.
“Penghitungan rekapitulasi hingga kini masih berlangsung dan kami berharap bisa menambah angka partisipasi pemilih di atas 70 persen," ujar Fathullah.
Fathullah mengatakan, penurunan partisipasi pemilih bukan disebabkan minimnya sosialisasi. KPU Kota Cilegon mengklaim telah bekerja maksimal menyosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak pilih.
"Saya kira menurunya partisipasi pemilih itu karena perubahan regulasi PKPU itu," katanya. (rdk)
Menurut Ridha, kejenuhan terjadi karena dalam dua tahun terakhir, masyarakat menghadapi empat kali pelaksanaan pemilu yakni pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan terakhir pemilihan bupati/wali kota.
“Selain itu, ada sikap apatis masyarakat tehradap pilkada, terutama kelompok masyarakat yang selama ini kurang merasakan hasil pembangunan,” kata Ridha di Ternate, Sabtu (12/12), sebagimana dilansir Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Calon kepala daerah menyampaikan janji, tetapi setelah terpilih lupa dan bahkan justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Ini membuat masyarakat apatis," ujar Ridha.
“Salah satu cara yang bisa dilakukan partai adalah ketika memilih calon yang diusung dalam pilkada harus didasarkan atas aspirasi masyarakat, bukan karena keinginan parpol,” tuturnya.
KPU di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara menargetkan partisipasi pemilih minimal mencapai 77 persen. Namun faktanya, pemilih di Kota Ternate hanya mencapai sekitar 58 persen dari daftar pemilih tetap sebanyak 150 ribu pemilih. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
Penurunan Terjadi di Cilegon
KPU Kota Cilegon, Banten, menyebut partisipasi pemilih pada pilkada setempat menurun dibanding Pemilihan Presiden 2014. Ketua KPU Kota Cilegon Fathullah Hasyim mengakui, partisipasi pilkada 2015 menurun menjadi hanya 63,19 persen atau 187.978 dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 297.472 orang.
Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 mencapai 78 persen dari DPT sebanyak 227.086 orang. Menurunya partispasi itu berdasarkan data rekapitulasi dari 632 tempat pemungutan suara (TPS).
"Kami menilai penurunan partisipasi pemilih itu masih hal wajar," kata Fathullah di Cilegon, sebagaimana dilansir Antara.
Manurut Fathullah, partisipasi pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu berbeda dengan pemilihan kepala negara. Partisipasi pemilihan presiden lebih besar karena menyangkut nasib bangsa.
“Penghitungan rekapitulasi hingga kini masih berlangsung dan kami berharap bisa menambah angka partisipasi pemilih di atas 70 persen," ujar Fathullah.
Fathullah mengatakan, penurunan partisipasi pemilih bukan disebabkan minimnya sosialisasi. KPU Kota Cilegon mengklaim telah bekerja maksimal menyosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak pilih.
"Saya kira menurunya partisipasi pemilih itu karena perubahan regulasi PKPU itu," katanya. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK