Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Badan Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI saat membahas Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 pada Sabtu (12/12), pekan lalu, dikabarkan digelar secara tertutup. Hal tersebut berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya yang diadakan secara terbuka.
Meski belum menerima informasi terkait rapat Banggar tertutup itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai apa yang dibahas oleh DPRD perihal anggaran sudah dilaksanakan secara terbuka.
"Saya kira sudah terbuka jadi masyarakat tak perlu khawatir," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan keterbukaan yang dilakukan sebelumnya, Basuki berharap perubahan angka-angka dalam penyusunan anggaran bisa diikuti oleh masyarakat.
Ahok, sapaan Basuki, pun mencontohkannya dengan evaluasi yang dia lakukan beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ahok menemukan adanya kelebihan dana hingga Rp 4 triliun. Setelah itu, DPRD DKI pun memotong anggaran yang tidak disetujui.
"Penghematan itu makin lama makin baik, penebalannya dialokasikan untuk pembangunan rusun yang banyak," kata Ahok.
Mengenai rapat yang diadakan tertutup, sebelumnya pimpinan Banggar M. Taufik memutuskan hal itu dengan alasan masih mematangkan usulan dana di Sekretaris Dewan. Dalam rapat tersebut, DPRD mengusulkan sejumlah permintaan yang akan dimasukkan dalam anggaran Sekwan.
Kabar yang beredar, DPRD DKI juga meminta anggaran makan dan anggaran perjalanan dinas para anggota dewan sebesar Rp 2 juta. Namun begitu, Ahok menegaskan bahwa permintaan tersebut belum tentu disetujui olehnya.
Sayangnya, Ahok mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan laporan mengenai permintaan tersebut hingga kini.
"Itu tak mungkin dikasih, makanya saya juga belum tahu karena belum mendapatkan laporan," katanya.
(meg)