Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu menyatakan keputusan MKD juga harus memperhatikan suara masyarakat yang menilai telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Setya dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
“Kemarahan publik tidak bisa dibendung kalau MKD main-main atau tidak bisa menegakkan yang benar,” kata Agung kepada CNN Indonesia.com, Selasa (15/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mengadakan kumpul-kumpul (pertemuan) yang bukan kewenangannya sehingga menimbulkan kesan tindakan tak terpuji. Apalagi soal sampai minta jatah saham,” tutur Agung.
Hal penting lainnya, ujar Agung, MKD harus membuat putusan sesegera mungkin sebelum DPR reses pada 18 Desember depan. “Jangan dimundur-mundur,” kata Agung.
Serupa dengan Agung, sebelumnya bekas Ketua DPR lainnya, Akbar Tandjung menyatakan keinginan agar Setya Novanto mundur tidak hanya dari publik tapi juga dari internal Golkar. “Kalangan kader muda Partai Golkar juga sudah menyuarakan supaya mundur,” ujar Akbar kepada CNN Indonesia.com.
Akbar mengatakan citra Setya di hadapan publik menurun karena masyarakat sampai sejauh ini tidak mendapat kejelasan yang benar dari Setya saat sidang yang digelar tertutup di MKD. “Sekarang ini opini masyarakat tidak clear terhadap Setya Novanto,” ucap Akbar.
(obs)