Agung Laksono: MKD Jangan Main-main Bikin Putusan Setya
Basuki Rahmat N | CNN Indonesia
Selasa, 15 Des 2015 08:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyidangkan perkara etik Ketua DPR Setya Novanto untuk tidak main-main dalam membuat keputusan.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu menyatakan keputusan MKD juga harus memperhatikan suara masyarakat yang menilai telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Setya dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
“Kemarahan publik tidak bisa dibendung kalau MKD main-main atau tidak bisa menegakkan yang benar,” kata Agung kepada CNN Indonesia.com, Selasa (15/12).
Agung mengatakan berdasarkan penjelasan dari berbagai saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan oleh MKD terlihat jelas bahwa terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Setya sebagai Ketua DPR.
“Mengadakan kumpul-kumpul (pertemuan) yang bukan kewenangannya sehingga menimbulkan kesan tindakan tak terpuji. Apalagi soal sampai minta jatah saham,” tutur Agung.
Agung menegaskan, MKD harus bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar dalam mengusut pelanggaran etik Setya. MKD, kata dia, jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi atau kelompok. “Kita lihat konsistensi MKD dalam menyidangkan perkara Setya ini,” ucapnya.
Hal penting lainnya, ujar Agung, MKD harus membuat putusan sesegera mungkin sebelum DPR reses pada 18 Desember depan. “Jangan dimundur-mundur,” kata Agung.
Serupa dengan Agung, sebelumnya bekas Ketua DPR lainnya, Akbar Tandjung menyatakan keinginan agar Setya Novanto mundur tidak hanya dari publik tapi juga dari internal Golkar. “Kalangan kader muda Partai Golkar juga sudah menyuarakan supaya mundur,” ujar Akbar kepada CNN Indonesia.com.
Akbar mengatakan citra Setya di hadapan publik menurun karena masyarakat sampai sejauh ini tidak mendapat kejelasan yang benar dari Setya saat sidang yang digelar tertutup di MKD. “Sekarang ini opini masyarakat tidak clear terhadap Setya Novanto,” ucap Akbar.
(obs)
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu menyatakan keputusan MKD juga harus memperhatikan suara masyarakat yang menilai telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Setya dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.
“Kemarahan publik tidak bisa dibendung kalau MKD main-main atau tidak bisa menegakkan yang benar,” kata Agung kepada CNN Indonesia.com, Selasa (15/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mengadakan kumpul-kumpul (pertemuan) yang bukan kewenangannya sehingga menimbulkan kesan tindakan tak terpuji. Apalagi soal sampai minta jatah saham,” tutur Agung.
Hal penting lainnya, ujar Agung, MKD harus membuat putusan sesegera mungkin sebelum DPR reses pada 18 Desember depan. “Jangan dimundur-mundur,” kata Agung.
Serupa dengan Agung, sebelumnya bekas Ketua DPR lainnya, Akbar Tandjung menyatakan keinginan agar Setya Novanto mundur tidak hanya dari publik tapi juga dari internal Golkar. “Kalangan kader muda Partai Golkar juga sudah menyuarakan supaya mundur,” ujar Akbar kepada CNN Indonesia.com.
Akbar mengatakan citra Setya di hadapan publik menurun karena masyarakat sampai sejauh ini tidak mendapat kejelasan yang benar dari Setya saat sidang yang digelar tertutup di MKD. “Sekarang ini opini masyarakat tidak clear terhadap Setya Novanto,” ucap Akbar.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK